20Dec
Post 4
berita

Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut

ertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (15/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut atau disingkat BAKAMLA. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.

Post 4
berita

ASEAN dan Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Perdagangan

enteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Yoon Sang-jick menyatakan bahwa acara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CEO ASEAN-Korea Selatan 2014 sukses digelar di Pusat Konvensi dan Pameran di Busan sebagai acara pra-KTT Peringatan Hubungan ASEAN-Korea Selatan 2014 (ASEAN-Korea Commemorative Summit 2014) pada 11 s.d. 12 Desember 2014 di Busan, Korea Selatan. Kegiatan, yang mengambil tema “Inovasi dan Dinamisasi: Era Baru Hubungan ASEAN-Republik Korea,” ini bertujuan untuk menandai masa baru dalam hubungan Korea Selatan dan ASEAN—yang juga akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, Presiden RI Joko Widodo, para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya, dan 573 pengusaha—365 pengusaha dari Korea Selatan dan 208 pengusaha dari ASEAN—menghadiri KTT CEO dan membahas kerja sama ekonomi.

Post 4
berita

Presiden Jokowi: Bangun Sistem Yang Baik Untuk Cegah Korupsi

sai menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2014 di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Selasa (9/12). Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pegiat anti korupsi itu, Presiden Jokowi mengatakan, dari pengalamannya menjadi Walikota Solo delapan tahun dan Gubernur DKI Jakarta dua tahun, maka ia melihat bahwa membangun sistem yang baik akan sangat mengurangi korupsi.

Post 4
berita

Akan Terbitkan Inpres, Presiden Jokowi Minta Maret Proyek DIPA Bisa Dilaksanakan

residen Joko Widodo (Jokowi) meminta para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan Para Gubernur, agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan sebelumnya dalam melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015, yaitu kegiatan menumpuk di akhir tahun. "Saya akan keluarkan Instruksi Presiden (Inpres) agar pelaksanakan proyek kegiatan maksimal bulan Maret. karena memang seharusnya, setelah penyerahan ini langsung lelang bisa dilakukan. . Pelaksanaan nanti April itu sudah bisa mulai semuanya," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Penyerahan DIPA 2015 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12) pagi.

Post 4
berita

UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

etelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundangkan UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).