31Jul
Post 4
berita

'Quick Count' Bukan Hasil Akhir, Menko Polhukam: Tunggu Hasil Resmi KPU

enko Polhukam Djoko Suyanto mengajak semua pihak untuk menyikapi dengan tenang klaim kemenangan masing-masing kubu pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yaitu Pravowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla) dalam Pemilu Presiden (Pilpres), Rabu (9/7) kemarin.

Post 4
berita

Nikah Atau Rujuk di KUA Kini Gratis, di Luar KUA Bayar Rp 600.000

engan pertimbangan memberikan peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 Juni 2014 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Dalam PP baru itu disebutkan, bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

Post 4
berita

Tabungan Pendidikan Rp 24 Triliun, Pemerintah Siap Biayai Beasiswa Hingga S3

abungan Pendidikan yang anggarannya diperoleh dari penyisihan sebagian anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak 2010 lalu, hingga saat ini jumlahnya sudah menyentuh angka Rp 24 triliun lebih. Karena itu, pemerintah siap memberikan beasiswa bagi putra-putri Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke Strata 2 (S2) atau S3.

Post 4
berita

Menko Kesra: Sail Raja Ampat 2014 Diundur Jadi 23 Agustus 2014

enko Kesra HR. Agung laksono mengatakan bahwa pagelaran wisata bahari paling besar di Indonesia, Sail Raja Ampat 2014 diundur pelaksanaannya menjadi 23 Agustus 2014. Pemerintah beralasan pengunduran ini demi pelaksanaan yang lebih maksimal. “Sail Raja Ampat diundur jadi 23 Agustus,” kata Menko Kesra HR. Agung Laksono dalam keterangan pers usai rakor tingkat menteri tentang Sail Raja Ampat 2014 di Kantor Kemenko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Post 4
berita

Seskab: Pengadaan Barang Rp 200 Juta ke Atas Wajib Dilakukan Secara Elektronik

alam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam pada 23 Juni 2014 lalu, telah menandatangani Surat Edaran Nomor:SE.9/SESKAB/VI/2014 yang ditujukan kepada para deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab), Kepala Pusat Data dan Informasi, serta Inspektur Setkab.