20Apr
Post 4
berita

Menkeu Batasi Jumlah Honor Yang Boleh Diterima Pejabat di Tim Pelaksana Kegiatan

enindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Presiden, serta untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan satuan biaya yang ditetapkan sebelumnya, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri pada 17 Maret 2014 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013.

Post 4
berita

PNS Bolos, Puluhan Dipecat

emerintah pada tahun 2014 ini telah memecat sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai instansi pusat maupun daerah, karena melanggar Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah makin tegas dan serius dalam menangani indisipliner pegawai,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar usai memimpin sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, Rabu (12/3)

Post 4
berita

Pemerintah Menargetkan Komisi Aparatur Sipil Negara Terbentuk Juni

emerintah menargetkan bisa membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Juni tahun ini, atau sebulan dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Guna mencapai target tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan seleksi calon anggota KASN. Menteri PAN-RB bahkan memimpin langsung rapat persiapan itu dengan mantan Menteri PAN-RB Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas, Wamen PAN-RB Eko Prasojo, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmadja, Sekretaris Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto, di Jakarta, Selasa (11/3)

Post 4
berita

Ingat, 15 Maret Batas Akhir Penyerahan LAKIP 2013

enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar meminta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Sekjen Lembaga Tinggi Negara,Sekretaris Lembaga Negara, Gubernur, Bupati/Walikota, dan para Duta Besar RI di luar negeri agar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri PAN-RB.

Post 4
berita

BKN Tetapkan 5433 NIP CPNS Hasil Seleksi 2013 dari 42 Instansi

adan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan 5433 Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi tahun anggaran 2013. Mereka berasal dari 9 (Sembilan) Instansi Pemerintah Pusat, 3 (dtiga) Pemerintah Provinsi, dan 30 (tiga puluh) pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dilansir BKN pada Senin (27/1) disebutkan, jumlah formasi yang tersedia dari 42 instansi pemerintah itu sebenarnya ada 11.329, namun yang diusulkan mendapatkan NIP baru 6.805 formasi. Dari jumlah ini, sebanyak 5433 formasi telah ditetapkan NIP-nya, 1382 formasi masih dalam proses, dan sebanyak 4443 formasi belum diusulkan atau masuk kategori sisa formasi.