BPPKI Yogyakarta Dengar Pendapat Hasil Riset Dengan Bappeda DI Yogyakarta

Jakarta, Kominfo - Untuk menghindari hasil riset yang tidak  relevan dengan realita persoalan di lapangan, serta menghindari hasil riset yang tidak sensitive terhadap realitas sosial, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta melakukan dengar pendapat Bappeda Provinsi DI Yogyakarta.

BPPKI Yogyakarta yang diwakili oleh Avianto Priyoutomo (Kasi Program dan Evaluasi) didampingi oleh Inasari W (peneliti) dan Elmi Yekti R (Teknis Litkayasa) diterima oleh perwakilan pemerintah Prov DIY yang diwakili oleh Ka. Bidang Sarana Prasarana BAPPEDA Prov DI. Yogyakarta (Ni Made Dwipanti) di ruang pertemuan BAPPEDA Prov DI. Yogyakarta, pada Rabu (12/2).

Pertemuan sendiri membuahkan hasil yang signifikan dalam perumusan fokus dan lokus penelitian bidang komunikasi dan informatika. “Provinisi DI. Yogyakarta telah memiliki cetak biru pembangunan teknologi informasi komunikasi yang mendukung kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui Digital Government Services (DGS)”, kata Ni Made Dwipanti.

Menurutnya, pembangunan TIK di Prov DIY dititikberatkan pada citizen centric dimana pembangunan TIK ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat DI. Yogyakarta.

Hal ini diimplementasikan melalui 9 program unggulan diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan kelautan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, dan sumber daya energi. Sedangkan dari sisi internal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, Prov DI. Yogyakarta telah mengotomasi penyelenggaraan pemerintahan melalui e-office, ujarnya.

Ditambahkannya, terkait dengan pelaksanaan penelitian, Pemerintah Prov DI. Yogyakarta sangat terbuka dengan penelitian yang akan dilakukan oleh BPPKI Yogyakarta. “Terutama penelitian yang berimpak pada kesuksesan penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, imbuhnya.

Seperti diketahui, sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Staf Ahli Kemenristek menunjukkan bahwa hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset, khususnya lembaga riset pemerintah, tidak relevan dengan realita persoalan di lapangan. Kegiatan litbang belum berkontribusi secara nyata pada pemecahan masahalah masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha (Ajo)