Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik buka Bimtek Bakohumas

Bogor, Kominfo - Dirjen Informasi, Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H. Tulung, secara resmi membuka Bimbingan Teknis Bakohumas yang terkait dengan Teknik penulisan, Advertorial dan penerbitan media internal, bagi anggota Bakohumas pusat maupun daerah, di Hotel Royal, Bogor, Selasa (15/4).

Dalam sambutannya Dirjen IKP, mengatakan tema "teknik penulisan, advertorial dan penerbitan media internal,"merupakan tema yang tepat dan strategis. Hal ini sejalan dengan bagaimana menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

"Hal yang sama, juga terkait dengan belum maksimalnya pelayanan dan desiminasi informasi oleh humas pemerintah."Kata Dirjen IKP yang juga sebagai Ketua Umum Bakohumas Pusat.

Padahal, lanjut Dirjen, ekspektasi dan tuntutan publik akan pelayanan bidang komunikasi, informasi, dan kehumasan pemerintah semakin tinggi, terutama profesionalitas dalam manajemen pengelolaan media.

Selain itu, dinamika pasca reformasi telah mendorong pemerintah merealisasikan konsep transparansi pada aktivitas pelayanan publik. Pemerintahan terbuka dibangin secara sukarela memberikan informasi yang tidak dikecualikan berkaitan dengan institusinya.

"Hal ini, bias diwujudkan bila kita membangun agenda bersama yakni menata ruang publik dengan memanfaatkan media publik, yaitu bagaimana elemen masyarakat serius mengembangkan dan menegakan dimensi etis institusi media sosial dan penguatan moralitas,"katanya

Fenomena lainnya dalam kontek penggunaan teknologi informasi yaitu ada 107 juga pengguna internet dan diperkirakan ada 139 juta. Namun, profil pengguna internet didominasi oleh pengguna email, instant messaging dan social networking, sisanya untuk mencari informasi atau berita, menulis blok atau bermain game online. "Jadi masih belum banyak yang benar-benar memanfaatkan internet untuk riset, pemasaran, ataupun peningkatkan produktivitas lainnya,"ungkapnya

Disamping itu, Humas juga harus menghadapi era demokrasi digital baru yaitu aktivitas politik menggunakan saluran digital, terutama web 2,0 sebagai bentuk partisipasi politik atau penggalangan dukungan publik. 

Menurutnya, Transformasi sosial makin nyata ketika media menggulirkan platform baru yaitu multimedia, multiplaform, multichannel. Akibatnya informasi berjalan, cepat aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tak lagi terkendala periodisitas, Pun dalam konteks jejaring sosial dimana masyarakat memposisikannya sebagai gaya hidup.

Kondisi ini, lanjut Dirjen, membawa konsekuensi pada tantangan kehumasan pemerintah-pemerintah. Menurutnya paradigma komunikasi yang terjadi dalam jaringan informasi mengikuti pola many to many, bukan pola tradisional one to many.

Hal itu dimaksud, bahwa arus informasi yang dulu hanya berasal dari satu sumber dan diteruskan ke banyak pengguna. Kini dalam pola many to many, informasi berasal dari banyak sumber sekaligus penerima dan diteruskan kebanyak penerima."Sifat pola many to many ini adalah saling memberikan umpan balik pada tingkatan yang sama,"ungkap Dirjen.

Menurut Dirjen, jika masyarakat telah lebih baik dalam berinformasi atau better informed terutama mengenai hal-hal terpenting dari kepemerintahan, maka besar kemungkinan mereka akan mampu untuk ikut serta dalam mempengaruhi proses pembuatan segala keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari.

"Hal ini kemudian menjadi urgensi pelaksanaan Bimtek Bakohumas. Selain upaya pengembangan kapasitas personel kehumasan pemerintah, juga menjadi wadah konsolidasi bagi kita dalam memperkuat diseminasi agenda kebijakan bersama,"katanya

Dirjen berharap dengan personel humas yang mumpuni dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap diharapkan mampu menaikan harkat profesi kehumasan dimana pemangku kepentingan.(Yura)