FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 04-2014

    2808

    Di era TIK, Setiap orang bisa buat berita dan penikmat berita

    Kategori Berita Kominfo | brs

    Di era TIK, Setiap orang bisa buat berita dan penikmat beritaBogor, Kominfo - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Freddy H. Tulung, menilai pola komunikasi diera teknologi Informasi dan komunikasi, sekarang ini sudah berubah dari informasi yang terbatas menjadi tak terbatas. Artinya setiap orang bisa membuat berita dan juga penikmat berita. 

    "Kita sekarang hidup diera yang diperkaya dengan teknologi informasi."Kata Freddy saat memberi materi pada Bimbingan Teknik (Bimtek) Bakohumas terkait penulisan berita, advertorial dan penerbitan media internal di Hotel Royal Bogor, Selasa(15/4).

    Menurut Freddy, Persoalan yang dihadapi, adalah terjadi kebanjiran informasi yang di terima masyarakat melalui peralatan teknologi informasi yang berkembang pesat ini, namun dengan kemajuan teknologi informasi  itu ada sisi lemahnya konten-konten tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk semuanya ditaruh. Sehingga ini menjadi tugas pemerintah dan masyarakat untuk menseleksi mana informasi yang baik dan yang informasi yang tidak baik bagi publik.

    Hal ini, lanjut Freddy,  sudah terbukti saat ini, sebagai contoh  media yang kita hadapi, ada 6 media itu, yaitu tatap muka, media  penyiaran TV dan radio, media luar ruang, media cetak, media tradisional melalui pentura. Sekarang dikenal dengan media modern yaitu, media sosial, jejaring sosial seperti seperti facebook, twiters."Semua membawa pengayaan tersendiri bagi kita. Pengayaan ini tanpa bisa mengenal mana yang baik dan buruk semuanya ada disitu.  Mau belajar agama, IP, matematika semuanya ada disitu.

    Tapi, disisi lain, yang menyangkut masalah pornografi semua ada disitu." katanya 

    Untuk itulah sebenarnya kehadiran dari peserta bimtek anggota Bakohumas, selaku bagian dari governance, Public Relations, kehumasan pemerintah agar, dapat memperkaya, ketersediaan informasi melalui mesin-mesin informasi, tetapi dengan satu syarat sudah bisa menyiapkan berbagai informasi tidak semata-mata hanya pencitraan pimpinan anda, tetapi bagaimana humas harus sebagai Governance Public Relation(GPR), juga menyiapkan informasi-informasi yang terkait pendidikan dan kehumasan kemasyarakatan, pendidikan kewarganegaraan, yang belum tentu ilmunya ada di sekolah atau diberikan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga keagamaan.

    "Dalam kontek ini, saya selaku ketua Bakohumas, merasakan betul kehadiran humas pemerintah dalam rangka melakukan fungsi edukasi tadi. Yang paling banyak dirasakan  saat ini keahliaan humas pemerintah hanya menjual kepada pemikir pemimpin diruang publik."Katanya 

    Satu contoh, lanjut Freddy, sudah tersebar hampir 200 Media center yang  tersebar diseluruh Indonesia. Dimana Kominfo  minta kepada MC di daerah mengirimkan konten-konten positif untuk ditukarkan dengan MC lain. Namun  banyak konten-konten dan foto-foto yang bagus tapi isi konten hanya program peresmian oleh bupati atau walikota. Padahal seorang walikota meresmikan sebuah sekolah misalnya belum tentu berdampak baik bagi masyarakatnya. "Kenapa kita tidak manfaatkan MC sebagai sarana pertukaran informasi, misal budaya lokal, bagaimana konten2 berbasis budaya lokal. Hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan."Katanya

    Dirjen berharap program yang disiapkan dalam Bimtek Bakohumas ini, dapat meningkatkan teknik keterampilan bagi pejabat humas dan diharapkan dapat memainkan peranan yang efektif dengan menyiapkan dan mampu membuat konten-konten edukatif yang nantinya akan bisa disebarluaskan kepada masyarakat secara keseluruhan.

    Misalnya konten-konten edukatif diawali dengan dari media internal. Karena sekarang ini pemerintah tidak lagi memiliki media-media berbasis nasional. Dulu TVRI dan RRI dikelola pemerintah  tapi sekarang tidak lagi dibawah pengelolaan pemerintah dan sudah  menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bertanggungjawab kepada dewan pengawas, dimana dewan pengawas dipilih oleh DPR. Meski  diangkat oleh Keppres. Tapi tanggungjawabnya lebih banyak kepada DPR."Sebagai pemerintah wajib hukumnya melaksanakan fungsi-fungsi  edukatif, desiminasi informasi terkait dengan kebijakan pimpinan kepada publik, oleh karena itulah ditengah kekosongan kemampuan pejabat-pejabat kehumasan pemerintah didalam mewarnai dunia informasi maka bimtek ini kita laksanakan." katanya

    Dharapkan diakhiri program bimtek ini, para peserta khusus petugas humas pemerintah mempunyai kemampuan ikut mewarnai pembuatan konten yang bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pendidikan dan  bisa memberikan memperdayakan masyarakat khususnya masyarakat diseluruh daerah.(Yura)

    Berita Terkait

    Migrasi TV Digital Dorong Layanan Internet dan Ekonomi Makin Terpadu

    Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang menyatakan migrasi siaran analog ke digital memberikan banyak manfaat b Selengkapnya

    Awas Hoaks! Letakkan Bawang di Telapak Kaki Sembuhkan Kanker dan Malaria

    Di jejaring media sosial Facebook beredar konten unggahan dengan narasi meletakkan bawang merah di bawah telapak kaki semalaman dapat menyem Selengkapnya

    Masuki Era Transformasi Digital, Dirjen Aptika: Pemerintah Lindungi Data Pribadi dan Perkuat Literasi Digital

    Pandemi Covid-19 telah memaksa Indonesia mempercepat adopsi teknologi digital. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Ko Selengkapnya

    Awas Hoaks! Banjir Semarang Kiriman dari Jakarta

    Beredar sebuah informasi pada media sosial Facebook soal banjir yang terjadi di Kota Semarang merupakan kiriman dari Jakarta. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA