Rapat Koordinasi Daerah Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2014

Palu, Kominfo - Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2014, untuk Wilayah Bagian Timur telah terlaksana dengan baik dan lancar di Palu, Sulawesi tengah tanggal 16 April 2014. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal selaku penyelenggara bekerjasama dengan Pemda dan Dinas Kominfo daerah Sulteng.

Tujuan diselenggarakannya acara ini untuk mensinergikan program / kegiatan di bidang Kominfo secara terpadu, menjaring aspirasi daerah untuk penyusunan program kegiatan Tahun 2015, serta menghimpun masukan dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2015- 2019.

Dasar hukum pelaksanaan acara ini adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang 32 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 22 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Komunikasi dan Informatika.

Tema Rapat Koordinasi kali ini adalah "Memantapkan pembangunan Komunikasi dan Informatika melalui sinergitas program/kegiatan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah".

Sekretaris Jenderal dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh undangan yang datang dari berbagai wilayah dari Indonesia Bagian Timur, yaitu menekankan agar ada pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pelaksanaan rapat dibagi menjadi 2 Pleno. Pada pleno 1 diisi oleh Kepala Dinas Kominfo Sulteng  -  Drs. M Nizam MA; Kepala Kantor Kominfo Kab. Maros - Sulaiman Samad; Sesditjen IKP - Ismail Cawidu, dengan moderator  Kepala Biro Perencanaan.

Dalam Pleno 1 ini membahas mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), "Dalam melaksanakan tupoksinya, masing-masing daerah memiliki standar, yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal. SPM ini menjadi aturan yang harus dijalankan", ungkap Bapak Ismail Cawidu.

Dilanjutkan dengan Presentasi Pengembangan e-Government di Kabupaten Maros Sulsel, yang merupakan salah satu kabupaten dengan pengembangan sarana prasarana e-Government terpesat di Sulawesi. Kepala Kantor Kominfo Maros sempat menyampaikan, "e-Government tidak hanya terbatas menghubungkan komputer ke komputer, tapi manusia ke manusia."

Pleno ke 2 diisi oleh Kepala Pusdiklat, Direktorat e-Government, Kepala BP3TI dan moderator oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Politik dan Keamanan. pada sesi kedua ini, pembahasan semakin teknis pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan e-Government.

Acara ditutup oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Politik dan Keamanan dengan menyampaikan bahwa ada persamaan persepsi diantara peserta, bahwa masalah komunikasi dan informatika telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut didukung dengan berbagai ketentuan perundangan yang ada, sehingga ada kewajiban bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan tujuan bersama. (SS)