Menkominfo Minta Stasiun Televisi Hadirkan Program Berita yang Informatif, Mendidik dan Sehat

Jambi, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengingatkan, pada tahun 2018 mendatang, Indonesia akan berada dalam era televisi digital.

Era televisi digital merupakan hasil konsensus bersama negara-negara dunia yang tergabung dalam International Telecommunication Union (ITU).

Dalam menghadapi era penyiaran televisi digital, stasiun televisi diharapkan menghadirkan berita yang informatif, mendidik dan sehat, kata Tifatul pda acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2014 dengan tema “Menciptakan Masyarakat Indonesia yang Cerdas dan Sadar Media” yang berlangsung di Provinsi Jambi, Selasa (22/4).

Rakornas KPI 2014 dibuka oleh Wakil Presiden Boediono dengan melakukan pemukulan gong didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, Gubernur Provinsi Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua KPI Pusat Judhariksawan.

Wakil Presiden Boediono mengingatkan konten materi yang disiarkan oleh stasiun televisi harus mencirikan persatuan Indonesia. Untuk menciptakan dunia penyiaran yang sehat dibutuhkan ketetapan aturan bagi seluruh penyelenggara penyiaran di Indonesia agar pemangku kebijakan bisa menjaga wewenang dan tugas masing-masing tanpa saling intervensi.

Kalau hal itu sudah tercapai, maka kita bisa memiliki lembaga-lembaga penyiaran berkelas dunia, yakni penyiaran yang tanpa takut, tanpa imbalan (without fear, without favor), kata Boediono.

Menurut Wapres Boediono, ada tiga unsur utama pemangku kepentingan penyiaran yakni eksekutif, legislatif dan bisnis. Boediono meminta agar eksekutif dan legislatif paham akan kewenangan masing-masing dan tidak boleh saling intervensi.

Ada kalanya eksekutif atau legislatif lebih dominan. Tetapi harus ada upaya untuk mengawal terus langkah-langkah yang melebihi kedua-duanya. Eksekutif dan legislatif harus sepakat, ujar Boediono.

Terkait dengan unsure bisnis, Boediono meminta agar lembaga penyiaran mematuhi aturan yang ada, baik terkait isi siaran dan perizinan. “Semua lembaga penyiaran harus mempunyai pengertian dan pandangan serta misi bersama untuk memajukan penyiaran Indonesia”, tuturnya.

Boediono juga mengingatkan, penyiaran memiliki dampak yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Maka dalam pengelolaannya memerlukan insan penyiaran yang profesional. Ini profesi yang luar biasa pentingnya. Dampak siarannya mungkin akan terasa dan terlihat setelah lima atau sepuluh tahun kemudian”, katanya.

Sementara itu Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sambutannya mengatakan, Rakornas tahun ini adalah kali pertama dilaksanakan di Pulau Sumatera. “Kami patut bersyukur atas hal itu semua. Tak lupa kami ucapkan selamat kepada KPID dan Pemerintah Provinsi Jambi yang memfasilitasi pelaksanaan Rakornas tahun ini”, kata Judhariksawan.

Dijelaskannya, Rakornas KPI adalah suatu forum yang diselenggarakan setiap tahun dihadiri oleh seluruh anggota KPI baik pusat maupun daerah dari 33 provinsi. Rakornas juga merupakan forum KPI dalam menetapkan peraturan dan kebijakan terkait penyiaran sesuai dengan kewenangan KPI.

Selain itu, Rakornas KPI, juga merupakan sarana komunikasi dan koordinasi untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPI sebagai lembaga Negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (Ajo)