Dirjen IKP Kominfo: Jadikan Pemilu 2024 Momentum Perkuat Persatuan
Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga nama Indonesia sebagai negara demokratis melalui pelaksanaan Pemilu yang Selengkapnya
Jakarta,Kominfo - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Freddy H Tulung mengatakan Kementerian Kominfo harus memiliki standar pelayanan minimal dalam menyampaikan informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Sementara itu, pemerintah daerah juga harus mampu mendorong dan mengidentifikasi kelompok-kelompok kemasyarakatan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kelompok informasi masyarakat (KIM).
KIM dibentuk berdasarkan Permenkominfo No.08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, dan Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di kabupaten/kota.
Menurut hasil penelitian Puslitbang Aptika -IKP, Badan Litbang SDM Kominfo, KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat daan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakaat daalam rangka meningkatkan nilai tambah.
Penelitian tersebut juga menekankan KIM yang berbasis TIK tersebut perlu diberdayakan agar memiliki kelembagaan yang kuat, tumbuh dari inisiatif masyarakat bawah, independen, kreatif dan mandiri dalam mengelola informasi sebagai sumber daya ekonomi, sosial dan budaya.
"KIM merupakan identifikasi dari eksistensi kelompok mana yang paling berpotensi yang bisa kita jadikan basis sebagai lading looks yang bisa melakukan edukasi publik." ujar Freddy Tulung sebagai nara sumber pada seminar sehari yang dilaksanakan oleh Badan Litbang SDM Kominfo di Hotel Mercure Jakarta, Kamis (25/9).
Menurut dia, KIM bukan hanya merupakan pemberdayaan dari aspek ekonomi saja namun dapat pula dilihat dari aspek ketahanan masyarakat yaitu kemampuan masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan mereka, termasuk didalamnya masalah marketing.
Jika KIM hanya dilihat dari aspek ekonomi saja, kemungkinan besar pendapatan mereka meningkat namun belum mampu menjamin kesejahteraan mereka apabila masalah ketahanan masyarakat tidak diperhatikan. (Rmg)
Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga nama Indonesia sebagai negara demokratis melalui pelaksanaan Pemilu yang Selengkapnya
Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik Pemilu 2024. Selengkapnya
Kepala BKO Setjen Kementerian Kominfo Imam Suwandi mendorong PNS Formasi PKN STAN yang baru dilantik menggali potensi diri dan menjadi pelop Selengkapnya
Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Ismail menegaskan pembangunan akan rampung tahun ini dan menargetkan mendapat predikat World Class Testing Selengkapnya