FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 09-2014

    4873

    Dirjen IKP : Kominfo Harus Memiliki Standar Pelayanan Minimal

    Kategori Berita Kominfo | brs

    Jakarta,Kominfo - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Freddy H Tulung mengatakan Kementerian Kominfo harus memiliki standar pelayanan minimal dalam menyampaikan informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 

     

    Sementara itu, pemerintah daerah juga harus mampu mendorong dan mengidentifikasi kelompok-kelompok kemasyarakatan  yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kelompok informasi masyarakat (KIM). 

     

    KIM dibentuk berdasarkan Permenkominfo No.08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, dan Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di kabupaten/kota.

     

    Menurut hasil penelitian Puslitbang Aptika -IKP, Badan Litbang SDM Kominfo, KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat daan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakaat daalam rangka meningkatkan nilai tambah.

     

    Penelitian tersebut juga menekankan KIM yang berbasis TIK tersebut perlu diberdayakan agar memiliki kelembagaan yang kuat, tumbuh dari inisiatif masyarakat bawah, independen, kreatif dan mandiri dalam mengelola informasi sebagai sumber daya ekonomi, sosial dan budaya.

     

    "KIM merupakan identifikasi dari eksistensi kelompok mana yang paling berpotensi yang bisa kita jadikan basis sebagai  lading looks yang bisa melakukan edukasi publik." ujar Freddy Tulung sebagai nara sumber pada seminar sehari yang dilaksanakan  oleh Badan Litbang SDM Kominfo di Hotel Mercure Jakarta, Kamis (25/9).

     

    Menurut dia, KIM bukan hanya merupakan pemberdayaan dari aspek ekonomi saja namun dapat pula dilihat dari aspek ketahanan masyarakat yaitu kemampuan masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan mereka, termasuk didalamnya masalah marketing.

     

    Jika KIM hanya dilihat dari aspek ekonomi saja, kemungkinan besar pendapatan mereka meningkat namun belum mampu menjamin kesejahteraan mereka  apabila masalah ketahanan masyarakat tidak diperhatikan. (Rmg)

    Berita Terkait

    Dirjen IKP Kominfo: Jadikan Pemilu 2024 Momentum Perkuat Persatuan

    Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga nama Indonesia sebagai negara demokratis melalui pelaksanaan Pemilu yang Selengkapnya

    Dukung Pemilu 2024 Inklusif, Kominfo Fasilitasi Sulih Bahasa Isyarat Debat Capres dan Cawapres

    Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik Pemilu 2024. Selengkapnya

    Lantik PNS Formasi PKN STAN, Kominfo Targetkan Jadi Pelopor Birokrasi yang Sehat

    Kepala BKO Setjen Kementerian Kominfo Imam Suwandi mendorong PNS Formasi PKN STAN yang baru dilantik menggali potensi diri dan menjadi pelop Selengkapnya

    Capai 92 Persen, Kominfo Targetkan BBPPT Berkelas Dunia

    Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Ismail menegaskan pembangunan akan rampung tahun ini dan menargetkan mendapat predikat World Class Testing Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA