(Jakarta, 9 Oktober 2014). Sehubungan dengan adanya pemberitaan media berjudul Kemenkominfo Mulai Paksa ISP Blokir Google Publik DNS, dengan ini Kementerian Kominfo menyampaikan bahwa berita tersebut tidak benar dan Kementerian Kominfo tidak pernah mengeluarkan kebijakan meminta ISP melakukan pemblokiran terhadap suatu DNS server tertentu baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.
Penjelasan ini disampaikan untuk diketahui dan sekaligus meluruskan pemberitaan terkait. Bahwa halnya dengan pemafaatan DNS server, ISP dapat menggunakan DNS server yang dikelola sendiri atau memanfaatkan layanan DNS server yang disediakan pihak lain, dimana keduanya tetap mengacu kepada penanganan situs internet bermuatan negatif dan memuat sekurang-kurangnya daftar alamat situs yang terdaftar dalam daftar TRUST+positif.
Merupakan hal yang tepat ketika ISP menjamin pelanggannya dengan akses yang bersih, nyaman, dan mengefektifkan penaganan situs internet bermuatan negatif di sisi ISP serta melakukan setting sistem secara default di sisi ISP sehingga pelanggan suatu ISP tetap mengacu kepada sistem DNS yang digunakan oleh ISP tersebut. Perlu diketahui, bahwa penanganan situs bermuatan negatif telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014.
***
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email: ismail.cawidu@kominfo.go.id Tel/Fax: 021.3504024).
Pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antarkeme Selengkapnya
Menteri Budi mendorong kolabrasi dalam mengembangkan tata kelola keamanan siber, khususnya di sektor industri. Selengkapnya
Guna menciptakan persaingan yang setara antar perusahaan penyelenggara layanan telekomunikasi, Menteri Budi Arie memastikan Starlink harus m Selengkapnya
Menurutnya, kunjungan CEO Apple Tim Cook menunjukkan bahwa Apple melihat Indonesia sebagai negara yang strategis untuk pengembangan industri Selengkapnya
