(Jakarta, 9 Oktober 2014). Sehubungan dengan adanya pemberitaan media berjudul Kemenkominfo Mulai Paksa ISP Blokir Google Publik DNS, dengan ini Kementerian Kominfo menyampaikan bahwa berita tersebut tidak benar dan Kementerian Kominfo tidak pernah mengeluarkan kebijakan meminta ISP melakukan pemblokiran terhadap suatu DNS server tertentu baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.
Penjelasan ini disampaikan untuk diketahui dan sekaligus meluruskan pemberitaan terkait. Bahwa halnya dengan pemafaatan DNS server, ISP dapat menggunakan DNS server yang dikelola sendiri atau memanfaatkan layanan DNS server yang disediakan pihak lain, dimana keduanya tetap mengacu kepada penanganan situs internet bermuatan negatif dan memuat sekurang-kurangnya daftar alamat situs yang terdaftar dalam daftar TRUST+positif.
Merupakan hal yang tepat ketika ISP menjamin pelanggannya dengan akses yang bersih, nyaman, dan mengefektifkan penaganan situs internet bermuatan negatif di sisi ISP serta melakukan setting sistem secara default di sisi ISP sehingga pelanggan suatu ISP tetap mengacu kepada sistem DNS yang digunakan oleh ISP tersebut. Perlu diketahui, bahwa penanganan situs bermuatan negatif telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014.
***
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email: ismail.cawidu@kominfo.go.id Tel/Fax: 021.3504024).
Penyusunan regulasi mengenai AI memerlukan pertimbangan aspek fundamental unhtuk meminimalkan risiko pemanfaatan teknologi yang makin banyak Selengkapnya
TBI akan membuat studi mengenai kedaulatan dan keamana data berkaitan dengan penggunaan teknologi satelit. Selengkapnya
Menkominfo mengharapkan kolaborasi dengan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) akan terus berlanjut dalam mengimplementasikan Sistem Selengkapnya
Wamen Nezar Patria menyatakan Indonesia akan mengirimkan delegasi untuk AI Safety Summit 202 dan AI Global Forum 2024 yang akan berlangsung Selengkapnya
