Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas

(Jakarta, 11 Desember 2014). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi Pembina mempunyai kewajiban menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta standar kompetensi bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. 

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat merupakan pedoman bagi Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungannya. 

Oleh karenanya, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi instansi yang memiliki pejabat fungsional pranata humas baik di Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun di lembaga pemerintah lainnya dalam menentukan kompetensi jabatan fungsional Pranata Humas yang ada di unit masing-masing, juga untuk mendorong adanya iklim organisasi yang kondusif bagi pengembangan organisasi informasi dan kehumasan.

Untuk lebih menyempurnakan dan menjangkau pemangku kepentingan lebih luas, Kementerian Kominfo menerima saran, masukan/ tanggapan RPM tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat untuk disampaikan ke sekretariat@pranatahumas.id dari tanggal 11 Desember 2014 s.d. 25 Desember 2014.

***

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email: ismail.cawidu@kominfo.go.id Tel/Fax: 021.3504024)