Rapim Kominfo Bahas Program Kerja Prioritas 2015-2019

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membuka Rapat Pimpinan guna membahas program kerja prioritas 2015-2019 bidang Kominfo  yang mendukung program unggulan Presiden Joko Widodo. di Kantor Sapta Pesona, Jalan Merdeka Barat  Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2015).

Rapim yang dihadiri para Pejabat Eselon I, II dan III dan Kepala UPT di lingkungan Kominfo ini membahas Program Kerja Prioritas Kemkominfo 2015-2019 bidang kominfo guna mendukung pembangunan bidang kedaulatan pangan, Kedaulatan Energi, Kemaritiman, Infrastruktur, Pariwisata, SDM dan wilayah perbatasan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Biro Perencanaan Kemkominfo Dra. Farida Dwi Cahyani, MM menyebutkan sejumlah Program yang mendukung program unggulan Presiden ersebut diantaranya Program Kerja Ditjen SDPPI dibidang kedaulatan Pangan, yaitu melakukan perencanaan pendaftaran dan notifikasi filing satelit Indonesia guna memperjuangkan dan menjaga filing satelit LAPAN-IPB A3 di ITU yang akan digunakan oleh satelit LAPAN-IPB A3 dengan misi ketahanan pangan yang meliputi pemantauan padi, klofil di perairan dan titik panas wilayah hutan, dan evaluasi terhadap penggunaan slot orbit satelit PSN.

Program Kerja Ditjen APTIKA, yaitu memfasilitasi teknologi informasi dan komunikasi bagi UKM sebanyak  2 pusat Komunitas kreatif di tahun 2015. Sedangkan program Ditjen IKP guna mendukung kedaulatan pangan tersebut yaitu mensosialisasi atau penyebaran informasi tentang kebijakan kedaulatan pangan sebanyak 25 kegiatan ditahun 2015. Untuk BLSDM, dengan melakukan penelitian tentan TIK dan model pemanfaatannya di kalangan masyarakat petani dan nelayan sebanyak 8 lokasi penelitian ditahun 2015.

Untuk mendukung Program Kedaulatan Energi, dua Satker Kemkominfo yaitu Ditjen IKP akan melakukan penyusunan strategi komunikasi program/kebijakan kedaulatan energi untuk sinergi kegiatan Komunikasi Antar Lembaga Pemerintah dan Stakeholder Sektor Energi, penyediaan konten informasi publik tentang hemat enersi, dan monitoring isu publik dan analisis konten media di sektor energi.

Sedangkan Program Ditjen Aptika, yaitu melaksanakan kebijakan dan penerapan "Green ICT" pada industri energi dan ketenagalistrikan. Pada tahun 2016, mulai menyusun kebijakan dan kajian reduksi emisi dan energi sektor energi dan ketenagalistrikan yang selesai 1 tahun, dan tahun selanjutnya mulai penerapan.

Untuk mendukung sektor kemaritiman, Ditjen SDPPI akan menyediakan spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi analog ke digital untuk dinas kemaritiman, kemudian menyelenggarakan ujian REOR (Radio Elektronika dan Operator Radio) bagi mualim atau operator radio di kapal dalam negeri maupun luar negeri pada tahun 2015 sebanyak 3500 peserta.

Sedangkan Ditjen PPI dalam perencanaan programnya yaitu penyediaan akses internet di 65 desa nelayan di 20 lokasi di tahun 2015 yang merupakan program lanjutan. Untuk Ditjen Aptika juga berupa program  penyediaan aplikasi dan konten sesuai dengan kebutuhan nelayan seperti aplikasi cuaca, titik keberadaan ikan dan lain-lain

Dukungan Ditjen IKP berupa program pemberdayaan kelompok-kelompok media komunitas, media sosial, dan relawan dalam rangka menanamkan jiwa kemaritiman di 20 lokasi prioritas. Sedangkan program BLSDM dalam bentuk survey kebutuhan informasi masyarakat dan opini publik sebanyak 8 lokasi serta kajian awal model pengembangan industri pertahanan bidan telekomunikasi untuk bidang maritim ditahun 2015.

Sektor Pariwisata, Ditjen Aptika dengan program perencanaannya akan melakukan pengembangan e-commerce dan proliferasi teknologi dan infrastruktur e-business berupa pemetaan proliferasi dan pemanfaatan transaksi elektronik di tahun 2015)

DItjen IKP akan melakukan kegiatan Indonesia Update isu-isu tentang Indonesia bagi masyarakat internasional dalam rangka melaksanakan second track diplomacy sebanyak 4 lokasi di Luar Negeri di Tahun 2015 dan Kompetisi atau festival budaya pesisir ditingkat internasional sebagai pengayaan terhadap Sail Indonesia yaitu 1 paket kegiatan di tahun 2015.

Untuk menunjang sektor Infrastruktur, Kemkominfo melalui Ditjen SDPPI akan melakukan penataan pita frekuensi 2G untuk implementasi mobile broadband atau refarming frekuensi 900 dan 1800 MHz sebagai saran pendukung rencana pita lebar nirkabel melalui penerapan teknologi 4G LTE di tahun 2015, analisis pita frekuensi untuk backbone dan backhaul berupa kebijakan dan juga kebijakan government radio network (GRN)

Sedangkan Ditjen PPI diantaranya melakukan migrasi TV Analog ke digital selesai 2018, Kalimantan dan Sulawesi digital di tahun 2015, pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional, berupa regulasi dan tender di tahun 2015 direncanakan selesai 2017, 

Kemudian Pembangunan Ducting dan Tower bersama di 15 Kab/Kota. Survey pada 8 kota dan pilot project 1 kota di tahun 2015, penyediaan infrastruktur NIX di 8 provinsi, integrasi sistem informasi kebencanaan dengan stakeholder, penyediaan layanan panggilan tunggal gawat darurat untuk keselamatan umum, penyediaan Government Network, penyediaan Public Protection dan Disaster Relief, kajian persiapan penyediaan satelit pemerintah, penyediaan akses internet, merehabilitasi pemancar TVRI.

Ditjen APTIKA, dalam perencanaan program guna mendukung infrastruktur, diantaranya akan melakukan arsitektur E-Gov nasional yang merupakan program lanjutan,  10 % kab/kota terintegrasi layanan E-Gov Nasional dengan indek 3,4 (index pegi untuk lembaga pemberi layanan publik dalam jaringan 2,8 di 2015, yang merupakan program lanjutan, pengamanan transaksi elektronik pada infrastruktur/layanan kritis seperti nasional single window (NSW), layanan SPAN Kemkeu, e-Anggaran, e-KTP sebanyak 10 layanan ditahun 2015 dan pembangunan 5 pusat Industri berbasis TIK di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi di tahun 2015, yang merupakan program lanjutan.

Sedangkan BLSDM yaitu penelitian pemetaan struktur industri dan peluang usaha penyiaran ditahun 2015, evaluasi terhadap kebijakan perizinan frekuensi penyiaran, kajian indikator TIK di 33 provinsi dan kajian pemetaan industri konten dan aplikasi Indonesia di tahun 2015

Bidang SDM, Ditjen SDPPI  akan prioritaskan penyelenggaraan ujian negara SKOR (Sertifikasi Kecakapan Operator Radio sebanyak 500 peserta di tahun 2015, penyenggaraan Ujian Negara Amatir Radio sebanyak 5000 peserta di tahun 2015.

BLSDM ditahun 2015 akan melakukan penyusunan Rancangan SKKNI dan Updating SKKNI sebanyak 4 paket ditahun 2015, Jumlah peserta setifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda sebanyak 7435 orang, fasilitasi akselerasi pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidnag Kominfo sebanyak 4 LSP/TUK , jumlah peserta bimtek aparatur negara pusat dan daerah sebanyak 1,450 orang, jumlah mahasiswa pendidikan Diploma -IV, Strata-1, dan pendidikan pelatihan Teknis TIK sebanyak 1813 mahasiswa, Jumlah mahasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri bidang kominfo sebanyak 215 peserta dan penguatan literasi dan kompetensi bagi kalangan disabilitas, perempuan dan anak sebanyak 3100 orang.

Sedangkan APTIKA, dengan program ditahun 2015 melakukan pemberdayaan informatika untuk masyarakat melalui internet Cakap sebanyak 5300 peserta. Dan Ditjen IKP untuk mendukung program SDM, yaitu melakukan edukasi, advokasi dan implementasi program revolusi Mental untuk 1200 kecamatan dan pada tahun 2015 sebanyak 340 kecamatan ini merupakan program lanjutan. Media literasi dalam rangka untuk ketahanan masyarakat dalam memilah dan memilih informasi yang sehat dan kompetensi di masing-masing bidang sebanyak 10 lokasi.

Sedangkan program pembangunan wilayah perbatasan, Ditjen SDPPI akan melakukan harmonisasi spektrum frekuensi Radio di perbatasan negara yang diupayakan hak pengguna frekuensi untuk kepentingan nasional di daerah perbatasan, melakukan koordinasi dan pendampingan monitoring frekuensi di wilayah perbatasan. Atau terjaminya penyediaan frekuensi radio yang memiliki izin di wilayah perbatasan.

Ditjen PPI akan melakukan rehabilitasi pemancar LPP RRI diwilayah perbatasan dan pulau terluar di satu lokasi di tahun 2015,  penyediaan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil, dan pulau terluar di 10 titik di tahun 2015, pembangunan 575 BTS di daerah blankspot, perbatasan, terluar dan terpencil sebanyak 50 BTS ditahun 2015, dan penyediaan akses internet di 4000 lokasi perbatasan, terluar, dan terdepan, ditahun 2015 sebanyak 50 BTS.

Ditjen IKP akan membangun 175 Media Center lengkap dan berfungsi sesuai standar di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah strategis. Ditahun 2015 sebanyak 30 Media Center yang akan dibangun. Untuk BLSDM akan melakukan penelitian peran LPP RRI dan TVRI sebagai penjaga gerbang informasi di wilayah perbatasan sebanyak 2 wilayah di tahun 2015, dan Kajian Pemanfaatan Broadband di wilayah perbatasan. Untuk tahun 2015 sebanyak 2 wilayah.(yura)