Uji Publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal

(Jakarta, 6 Juli 2015) – Kementerian Kominfo melakukan uji publik atasRancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal. Uji publik dilakukan dari tanggal6 Juli 2015 s.d. 10 Juli 2015 dan untuk tanggapan/ masukan terhadap Rancangan Peraturan Menteri ini dapat disampaikan melalui email purnamayp@gmail.com dan fhasanaputri@yahoo.com.

Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal merupakan amanat Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyatakan bahwa ketentuan Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal diatur dengan Peraturan Menteri.

Substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini adalah:

1. Standar Ketersediaan Akses Layanan

Penyelenggara Layanan Pos Universal (LPU) wajib menyediakan sebaran titik pelayanan pos universal berupa Kantor Pelayanan Pos di setiap kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan operasi pelayanan pos universal dan kategori layanan pos yang disediakan pada Kantor Pelayanan Pos.

2. Standar Keteraturan Layanan

Penyelenggara LPU memberikan jaminan operasi pelayanan secara teratur dan berkesinambungan pada setiap kategori akses layanan yang disediakan seperti keteraturan jam pelayanan loket, frekuensi pelayanan pos bergerak, pelayanan kotak pos, dan keteraturan pelayanan antaran pos.

3. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

Penyelenggara LPU wajib dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang handal dan profesional sesuai dengan standar kompetensi bidang keahlian pos untuk penanganan LPU berupa sertifikat keahlian pos yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang ditunjuk.

4. Standar Kecepatan dan Keandalan

Penyelenggara LPU wajib memenuhi standar waktu tempuh kiriman pos universal untuk setiap jenis LPU.

5. Standar Keamanan dan Kerahasiaan

Penyelenggara LPU wajib menyediakan dan menerapkan sistem pengamanan terhadap fasilitas pelayanan, keutuhan kiriman pos universal, keselamatan dan kesehatan kerja, serta sarana dan prasarana pendeteksian kiriman.

6. Standar Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

Penyelenggara LPU wajib menyediakan fungsi pelayanan pelanggan untuk menjamin penanganan pengaduan, saran, dan masukan secara cepat sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.

7. Standar Kepuasan Pelanggan

Penyelenggara LPU wajib memenuhi tingkat pencapaian angka kepuasan pelanggan yang telah ditentukan dengan pengukuran melalui survey kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga survey independen.

8. Standar Tarif Layanan

Standar tarif LPU disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media informasi dan komunikasi yang disediakan oleh penyelenggara LPU.

9. Standar Operasi dan Prosedur

Penyelenggara LPU wajib menyelenggarakan LPU sesuai dengan standar operasi dan prosedur yang mencakup kegiatan utama penyelenggaraan LPU.

10. Standar Pelayanan Kondisi Force Majeur

Penyelenggara LPU harus memiliki dan melaksanakan sistem pengamanan khusus untuk penanganan pelayanan pos universal dan aset dalam kondisi force majeur.

***

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)