(Jakarta, 22 Juli 2015) – Pemerintah c.q Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sedang melakukan penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi. Untuk menjalankan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan mengedepankan transparansi, tinjauan atas regulasi tarif dan interkoneksi sejak awal telah melibatkan seluruh penyelenggara telekomunikasi, khususnya penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jaringan bergerak satelit, dan penyelenggara jaringan tetap. Melalui Siaran Pers Kementerian Kominfo No. 6/PIH/KOMINFO/2/2015 tanggal 5 Februari 2015 telah dipublikasikan Dokumen Konsultasi Publik Penyempurnaan Regulasi Tarif dan Interkoneksi yang ditujukan untuk mendapatkan masukan dari publik sebagai pertimbangan dalam penyusunan revisi Peraturan Menteri Kominfo tentang tarif dan interkoneksi ke depan.
Tujuan dari penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Konsultasi Publik adalah untuk mendorong dan mempertahankan iklim kompetisi yang sehat serta menjaga pertumbuhan industri yang berkelanjutan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Pemerintah telah menerima dan mempertimbangkan masukan yang terdiri dari para penyelenggara telekomunikasi, organisasi/asosiasi industri, dan perseorangan.
Pemerintah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas masukan dari semua pihak demi perbaikan regulasi tarif dan interkoneksi. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan yang akan ditetapkan nantinya mungkin tidak dapat memenuhi keinginan semua pihak namun tetap berpedoman pada manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan industri. Oleh karenanya, Pemerintah mengharapkan dukungan dari semua pihak demi terwujudnya industri telekomunikasi yang sehat serta layanan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat dengan harga yang rasional.
Sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi, Pemerintah akan melakukan perhitungan biaya interkoneksi. Pemerintah telah menerima data input dari penyelenggara telekomunikasi. Sampai dengan saat ini kegiatan yang sedang dilakukan antara lain; proses verifikasi, validasi dan analisa industri dalam rangka memahami kondisi industri, sebelum dilakukan perhitungan biaya interkoneksi untuk setiap penyelenggara telekomunikasi.
Setelah diperoleh hasil perhitungan biaya interkoneksi, Pemerintah akan menerbitkan paket revisi regulasi interkoneksi dan tarif pungut sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler. Pemerintah menargetkan agar paket regulasi dimaksud dapat diimplementasikan pada awal tahun 2016. Perkembangan proses penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi ini akan diinformasikan kepada publik secara berkala.
***
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)
Pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antarkeme Selengkapnya
Bagi dunia usaha, implementasi keamanan siber dapat memberikan perlindungan dari ancaman pencurian dan kebocoran data. Selengkapnya
Menteri Budi mendorong kolabrasi dalam mengembangkan tata kelola keamanan siber, khususnya di sektor industri. Selengkapnya
Guna menciptakan persaingan yang setara antar perusahaan penyelenggara layanan telekomunikasi, Menteri Budi Arie memastikan Starlink harus m Selengkapnya
