Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Tata Cara Penerbitan dan Peluncuran Prangko

(Jakarta, 28 Juli 2015) – Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Tata Cara Penerbitan dan Peluncuran Prangko. Kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat dipersilakan untuk memberikan masukannya via email prangko@postel.go.id dari tanggal 28 Juli 2015 s.d 3 Agustus 2015.

Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan dan melaksanakan penerbitan prangko, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2012 tentang Prangko yang menyatakan tata cara peluncuran dan penerbitan prangko ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Rancangan Peraturan Menteri ini mengatur antara lain mengenai:

1. Tata Cara Penerbitan Prangko
   Tata cara penerbitan prangko meliputi persyaratan pengajuan rencana penerbitan prangko, tata cara permohonan usulan penerbitan prangko, penetapan program penerbitan prangko, persiapan pembuatan prangko, dan persetujuan desain serta persetujuan cetak coba oleh Direktur Jenderal.
   
2. Pencetakan dan Peredaran Prangko
   Pelaksanaan pencetakan prangko dilaksanakan oleh percetakan sekuriti dengan jumlah prangko dicetak sejumlah yang dipesan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara. Proses peredaran prangko dilakukan melalui jaringan layanan pos Penyelenggara Pos Milik Negara.
3. Reproduksi Prangko
   

   Reproduksi prangko dilakukan dengan ketentuan ukuran gambar prangko tidak boleh sama dengan besarnya ukuran prangko yang direproduksi dan dilengkapi dengan tanda pembatalan berupa coretan pada nilai nominalnya. Reproduksi prangko dapat dilakukan untuk tujuan non-komersial dan komersial.

4. Pembatalan, Penarikan, dan Pemusnahan Prangko
   Pembatalan dilakukan dalam hal terjadi kesalahan informasi prangko atau prangko sudah tidak layak pakai. Direktur Jenderal menugaskan Penyelenggara Pos Milik Negara untuk menarik prangko yang dibatalkan dari peredaran. Pemusnahan prangko dilakukan terhadap film dan pelat cetak prangko yang tidak dipergunakan lagi, semua hasil cetak yang rusak atau tidak diserahkan kepada Penyelenggara Pos Milik Negara, prangko yang ditarik dari peredaran, dan/atau prangko yang tidak layak pakai.
5. Penerbitan Prangko Bersama
   

   Penerbitan prangko bersama dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan telah menjadi anggota dari Perhimpunan Pos Sedunia.

6. Tata Cara Peluncuran Prangko dan Benda Filateli
   Peluncuran prangko atau benda filateli dilaksanakan untuk memasyarakatkan penerbitan prangko, dan dilaksanakan bertepatan dengan tanggal terbit atau tidak lama setelah tanggal terbit prangko. Tata cara peluncuran meliputi tata tempat, tugas, dan tanggung jawab Direktur Jenderal dengan Penyelenggara Pos Milik Negara, dan pelaksanaan pada acara kenegaraan.
7. Evaluasi
   

   Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi penerbitan prangko.

***

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)