Menkominfo Ingatkan Masyarakat Hormati Perbedaan Pilihan Politik
Menkominfo mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut menjaga perdamaian dan persatuan bangsa, khususnya ketika beraktivitas di ruang digi Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan membuka secara resmi rapat kerja (Raker) KPI 2015.
Dalam sambutannya, Jokowi meminta KPI fokus melaksanakan pengawasan kualitas program siaran di Lembaga Penyiaran. Baik itu menyangkut regulasi dalam pelaksanaan teknis eksekusi saksi dan apresiasi terhadap Lembaga Penyiaran. Jokowi juga menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam pembangunan.
Kita sepakat konten harus bersifat mendidik, menghibur, dan mengedukasi baik pengetahuan mau pun mengedukasi pola pikir. Karena itulah, kita bisa membangun sebuah tata krama yang baik, sebuah sopan santun yang baik, kata Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).
Dalam acara itu hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja, seperti Menkominfo Rudiantara, Seskab Pramono Anung, Pimpinan KPI baik Pusat dan KPI Daerah dari 32 provinsi di Indonesia, pimpinan KPU, Bawaslu, dan sejumlah pimpinan Lembaga Negara lainnya.
Presiden Jokowi juga meminta agar dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) lebih dikuatkan untuk perbaikan kualitas siaran Lembaga Penyiaran.
Ternyata rating itu berdampak sekali terhadap banyak hal dalam penyiaran kita. Kita berharap konten yang disajikan tidak hanya menghibur, juga mendidik, berisi ilmu pengetahuan, membangun pola pikir dan tata krama serta membangun kultur yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pinta Presiden Jokowi.
Presiden juga menegaskan, Lembaga Penyiaran seharusnya tidak hanya mengejar rating semata, tetapi juga memandu publik untuk pembangunan bangsa yang lebih baik, menumbuhkan optimisme dan etos kerja, bukan siaran yang mengejar sensasional dan membuat histeria publik, tetapi pada semangat kerja dan produktif.
Dalam suasana pembangunan ekonomi saat ini, publik harus ditumbuhkan kepercayaan dirinya. Tanpa tata krama hukum, tata krama politik, tata krama tata negara, kita bisa kehilangan optimisme yang akan memunculkan ketidakpercayaan, pesimistis, dan akan sulit menghadapi masalah bangsa ini, kata Presiden Jokowi.
Sementara itu, Ketua KPI Pusat Judhariksawan melaporkan, salah satu bahasan dalam Rapim KPI 2015 yang dihadiri oleh seluruh Ketua KPID se-Indonesia adalah terkait pengawasan Pilkada serentak di Lembaga Penyiaran.
Di antaranya, strategi dan sinkronisasi pengawasan penyiaran sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menyebutkan secara detail tentang penggunaan media penyiaran dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak.
Dalam rangka Pilkada serentak nantinya, ada beberapa potensi masalah yang harus diantisipasi pada saat kampanye di Lembaga Penyiaran. Terutama akibat adanya perubahan metode untuk siaran iklan kampanye di Lembaga Penyiaran, yang menurut regulasi harus difasilitasi dan dikoordinasi secara langsung oleh KPU, kata Judhariksawan.
Terkait penyiaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti, menurut Judha, titik krusialnya tidak hanya mengenai kemampuan APBD yang berbeda antar-daerah, juga persoalan teknis pemilihan Lembaga Penyiaran, daya jangkau wilayah siaran, perizinan Lembaga Penyiaran yang digunakan, durasi dan frekuensi siaran, metode partisipasi di luar iklan kampanye, serta independensi dan netralitas, adalah hal-hal yang harus disepakati bersama antara penyelenggara Pilkada dan KPI.
Untuk itulah pada kesempatan Rapim ini, kami juga mengundang secara khusus KPU dan Bawaslu Daerah untuk bersinergi agar pelaksanaan kampanye Pilkada melalui Lembaga Penyiaran dapat berlangsung secara baik dan tertib sebagaimana yang diharapkan, pungkas Judhariksawan (Aak).
Menkominfo mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut menjaga perdamaian dan persatuan bangsa, khususnya ketika beraktivitas di ruang digi Selengkapnya
Terdapat 63 unit perangkat radio komunikasi untuk jenis penggunaan layanan dinas bergerak darat khususnya sistem komunikasi radio konvension Selengkapnya
Pelatihan itu merupakan kerja sama Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia & Penelitian Balitbang SDM Kementerian Kominfo Medan dengan Selengkapnya
PDN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong efisiensi, efektivitas, kedaulatan data negara, dan konsolidasi data nasional dal Selengkapnya