Sekjen: Ubah Cara Penyerapan Anggaran Untuk Capai Target

Bogor-Kominfo, Realisasi Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai 30 September sebesar 25,55%. "Kurang dari target semula sebesar 28,76%. Itu disebabkan lemahnya perencanaan dan kurangnya koordinasi antara perencanaan dengan penyelenggara kegiatan. Selain itu akibat penyelesaian tagihan yang kurang disiplin. Kita akan ubah penyerapan anggaran, " jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika ketika membuka Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan Tahun 2016 serta Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran 2015, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/10) kemarin.Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Suprawoto menyatakan perencanaan dalam anggaran tidak berjalan optimal karena kegiatan yang menumpuk pada semester kedua dan tugas yang tidak terbagi merata. "Contohnya, kegiatan baru mulai dilaksanakan dari Januari sampai semester I. Semuanya menumpuk di semester II. Mulai dari persiapan dan perencanaan hingga saat menyusun kegiatan. Mundur lagi jadwalnya," jelas Suprawoto.Menurut Suprawoto harus diubah cara mencapai realisasi anggaran. "Kalau tidak dimulai dari sekarang, penyakitnya akan tumbuh lagi, ini yang disebut penyakit menahun. Harus ada sebuah keberanian dari kita, bahwa kita harus mulai dari sekarang untuk merubah kebiasaan itu. Oleh karena itu, RUP( Rencana Umum Pengadaan) Tahun 2016 harus diumumkan secara terbuka," tegasnya. Selama ini, permasalahan pengadaan barang/jasa yang selalu berulang setiap tahun antara lain jumlah paket pengadaan yang diumumkan dalam RUP tidak konsisten dengan jumlah paket pengadaan yang dilelangkan, pelaksanaan kegiatan/lelang dilakukan tidak seusai jadwal, sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana penyerapan anggaran (disbursement plan). Kemudian masih terdapat paket-paket pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan proses lelangnya dimulai pada semester II atau dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, adanya gagal lelang akibat penyedia barang terbatas (tidak memenuhi persyaratan/spesifikasi). Termasuk pengadaan melalui e-katalog, kelengkapan dokumen administrasi pengadaan barang/jasa terkadang masih belum tertib serta proses teknis dan administrasi pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama. "Belum lagi, keterbatasan SDM antara lain kompetensi pejabat pengadaan barang/jasa (Pokja ULP), yaitu rangkap tugas dengan jabatan struktural," tutur Suprawoto.Persoalan lain yang perlu diselesaikan antara lain adanya ketidaksesuaian antara rencana penyerapan dengan realisasi belanja/kebutuhan (riil), serta masih adanya blokir anggran yang diakibatkan belum dilengkapinya persyaratan. "Dari data trend penyerapan, kebiasaan satker dalam penyerapan belum berubah, yaitu melakukan perencanaan kegiatan dan pembayaran sebagian besar dilaksanakan di semester II. Adanya re-design pelaksanaan program kegiatan di BP3TI," jelas Sekjen Kementerian Kominfo.(sirajudin)