Registrasi Kartu Prabayar Mulai Ditertibkan

Solo, Kominfo - Maraknya keluhan masyarakat tentang gangguan dalam komunikasi seluler mendorong Kementerian Kominfo mengambil langkah untuk penertiban registraso kartu prabayar. "Sesuai Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelangan Jasa Telekomunikasi, setiap pelanggan harus memberikan identitas dengan baik dan penyelenggara memastikan identitas calon pelanggan agar dapat masuk ke sistem registrasi," jelas Kepala Pusat Informasi dan Humas Ismail Cawidu dalam Dialog interaktif mengenai Penertiban Registrasi Kartu Prabayar Pelanggan Jasa Telekomunikasi di Stasiun Televisi Terang TV (TATV), Minggu (11/10) di Solo, Jawa Tengah.

Keluhan warga masyarakat terkait peredaran SMS yang cukup meresahkan contohnya “Mama Tolong Dikirim Pulsa”, ”Anda Berhak Menerima Undian Berhadiah“ dan puluhan SMS penipuan lainnya cenderung meningkat. Menurut Ismail Cawidu hal itu terjadi karena data pengguna layanan seluler tidak teregistrasi secara benar sehingga sulit terdeteksi kepemilikannya. "Pengguna kartu berpeluang menggunakan cara yang tidak baik atau penipuan. Atau mengirimkan SMS yang mengganggu karena tak diperlukan. Berdasar laporan masyarakat ke kementerian Kominfo, BRTI dan penyelenggara telekomunikasi akhirnya Kementerian Kominfo akan menertibkan pendaftaran kartu prabayar. Sehingga jika ada penyalahgunaan akan dapat ditelusuri hingga dihukum," tegas Ismail Cawidu.

Ismail Cawidu menjelaskan bahwa untuk meminimalisasi kejahatan melalui SMS telah dkeluarkan  Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelangan Jasa Telekomunikasi. Peraturan itu sudah disampaikan kepada seluruh Direktur Utama Penyelenggara Telekomunikasi Seluler dan FWA yang ada di Indonesia untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya. "Dalam pasal  2 secara tegas menyatakan bahwa pelanggan mempunyai hak mengunakan jasa telekomunikasi setelah memberikan identitasnya dengan baik. Mulai tanggal 15 Desember 2015 semua pembelian kartu perdana prabayar akan diregistrasi oleh petugas counter provider yang telah dilengkapi dengan ID Khusus. Pembeli nomor prabayar wajib menunjukan kartu identitas asli seperti, SIM, paspor atau Kartu Keluarga jika pelajar," terang Kepala PIH Kemkominfo.

Diakhir Dialog Kepala PIH Kemkominfo mengharap perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi serta masyarakat akan semakin aware dalam mengimplementasikan Peraturan Menkominfo  tersebut. Kemkominfo pun akan lebih sering mensosialisasikan hal iitu agar warga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan seluler karena sudah ada aturannya.(IM)