01Mar
Post 4
Pencarian

Menkominfo: Pemerintah Beri Perhatian Khusus Terhadap e-Commerce

enteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap e-Commerce, karena nilainya berkembang terus setiap tahunnya. Pada 2013, sebesar US$8 miliar, naik menjadi US$12 miliar pada 2014. Transaksi perdagangan elektronik (e-Commerce) di Indonesia, masih kalah jauh dengan Tiongkok. Pada 2015, diperkirakan transaksinya baru akan mencapai di atas US$20 miliar, sedangkan Tiongkok sudah mencapai US$300 miliar, kata Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2)

Post 4
Pencarian

Menkominfo: Momentum Teknologi 4G Dorong Peran Industri Komponen Dalam Negeri

enteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan bahwa saat ini impor telepon selular (Ponsel) ke Indonesia sudah sangat besar dan terus mendorong defisit perdagangan. Karena itu, pemerintah menerapkan aturan yang mewajibkan ponsel pintar berteknologi 4G di Indonesia harus memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen dari seluruh komponen yang ada di produk ponsel, guna melindungi industri dalam negeri, kata Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2)

Post 4
Pencarian

Menkominfo: Pemerintah Beri Perhatian Khusus Terhadap e-Commerce

enteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap e-Commerce, karena nilainya berkembang terus setiap tahunnya. Pada 2013, sebesar US$8 miliar, naik menjadi US$12 miliar pada 2014. Transaksi perdagangan elektronik (e-Commerce) di Indonesia, masih kalah jauh dengan Tiongkok. Pada 2015, diperkirakan transaksinya baru akan mencapai di atas US$20 miliar, sedangkan Tiongkok sudah mencapai US$300 miliar, kata Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2)

Post 4
Pencarian

Menkominfo: Momentum Teknologi 4G Dorong Peran Industri Komponen Dalam Negeri

enteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan bahwa saat ini impor telepon selular (Ponsel) ke Indonesia sudah sangat besar dan terus mendorong defisit perdagangan. Karena itu, pemerintah menerapkan aturan yang mewajibkan ponsel pintar berteknologi 4G di Indonesia harus memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen dari seluruh komponen yang ada di produk ponsel, guna melindungi industri dalam negeri, kata Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2)

Post 4
Pencarian
Post 4
Pencarian

Pengumuman Peserta yang Lulus dan Diterima Sebagai CPNS Formasi Pelamar Umum Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2014

aktu dan Tempat Pemberkasan : Hari/Tanggal : Senin - Selasa / 9 - 10 Maret 2015 Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00 WIB Tempat : Pusat TIK Nasional Alamat : Jln. Kertamukti No. 10 Ciputat – Tangerang Selatan, Banten

Post 4
Pencarian

Kebebasan Pers di Indonesia Sudah Sangat Dirasakan Terbuka.

etua PWI Pusat Margiono menilai di lima belas (15) tahun terakhir ini, kebebasan pers di Indonesia sudah dirasakan sangat terbuka bahkan sudah hampir tidak ada hambatan. "Meskipun ada ancaman tapi sifatnya regulasi, namun demikian dilapangan justru tidak ada hambatan. Rasa kebebasan pers sudah luar biasa kita rasakan dan sangat terbuka,"kata Margiono pada acara Bimtek Indeks Kemerdekaan Pers (IKPI) yang diselenggarakan PWI bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, di Pusdiklat Kominfo, Kebun Jeruk, Jakarta, Jumat(27/2)

Post 4
Pencarian

UU ITE tidak memblengu Kebebasan Pers Justru beri perlindungan

taf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Heryadi, mengatakan Undang-Undang ITE tidak memblengu kebebasan pers tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan jurnalis berdasarkan Undang - Undang Pers. Menurut Agung, berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah memberikan perlindungan bagi wartawan karena adanya unsur, "dengan sengaja dan tanpa hak,". Dengan adanya unsur "tanpa hak" wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan tugas jurnalistik berdasarkan UU Pers tidak dapat dijerat dengan UU ITE jika telah menerapkan kode etik jurnalistik.