Siaran Pers No. 70/PIH/KOMINFO/10/2011 tentang Uji Publik Terhadap Draft Regulasi Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Layanan BWA

Rabu, 19 Oktober 2011 6:07 pm | | Siaran Pers

Image
7
0
0
T T T

(Jakarta, 19 Oktober 2011). Kementerian Kominfo pada tanggal 19 s/d. 22 Oktober 2011 mengadakan uji publik terhadap 2 Rancangan Peraturan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yaitu Rancangan Peraturan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Base Station dan Antena Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz beserta Lampirannya  dan juga Rancangan Peraturan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi  SubscriberStation Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz beserta Lampirannya. Kepada seluruh pihak yang merasa kerkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap rancangan regulasi tersebut, diharapkan dapat mengirimkan tanggapannya ke alamat email: gatot_b@postel.go.id, denny@postel.go.id, rahman@postel.go.id paling lambat tanggal 22 Oktober 2011 jam 24.00 WIB.

 

 

Pertimbangan utama penyusunan 2 Rancangan Peraturan Dirjen tersebut adalah adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi, yang menyebutkan, bahwa setiap pengoperasian teknologi yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) berbasis netral teknologi wajib memenuhi persyaratan teknis alat dan  perangkat telekomunikasi. Di samping itu, juga mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yang  mengatur bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis. Dan yang tidak kalah pentingnya menjada dasar pertimbangannya adalah adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo No.  29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yang menyebutkan, bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

 

 

Beberapa hal penting yang diatur dalam kedua Rancangan Peraturan Dirjen  adalah:

1.       Alat dan  perangkat telekomunikasi Base Station dan Antena untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband) berbasis netral teknologi pada pita frekuensi radio 2.3 GHz wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

2.       Pelaksanaan sertifikasi alat dan  perangkat telekomunikasi untuk Base Station dan Antena untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel  (Wireless Broadband) berbasis netral teknologi pada pita frekuensi radio 2.3 GHz wajib  berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

3.       Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Sekedar informasi, Peraturan Menteri Kominfo No. 19 /PER/M.KOMINFO /09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi, yang sebelum penetapannya juga telah melalui konsultasi publik pada tanggal 25 Agustus sd 4 September 2011, pada intinya menyebutkan:

1.      Pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ini berada pada rentang frekuensi radio 2360-2390 MHz.

2.      Penggunaan pita frekuensi radio 2360-2390 MHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) ditetapkan berbasis netral teknologi.

3.      Pengaturan penggunaan pita frekuensi radio 2360-2390 MHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) berbasis netral teknologi dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Penyelenggara di pita frekuensi 2360 - 2390 MHz untuk memilih teknologi dalam rangka mengoperasikan jenis layanannya.

4.      Jenis layanan  sesuai dengan peruntukan penggunaan pita frekuensi radio 2360-2390 MHz dan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang ditetapkan.

5.      Penggunaan pita frekuensi radio 2360-2390 MHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) berbasis netral teknologi bertujuan antara lain: efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio; mendorong perkembangan dan inovasi teknologi; mendukung pengembangan industri dalam negeri yang berkelanjutan (sustainable); dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

6.      Penyelenggara diberi kebebasan untuk memilih teknologi layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) lainnya dengan ketentuan teknis disamping yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINF0/04/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).

7.      Penyelenggara           yang memilih menggunakan teknologi layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) lainnya dengan ketentuan teknis disamping yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kominfo No.  22/PER/M.KOMINF0/04/2009 diwajibkan membayar Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) yang besarnya berdasarkan penyesuaian atas Harga Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.      Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR)  adalah Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) tahunan untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh atau sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir.

9.      Tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh  adalah periode 18 November 2011 sampai dengan 18 November 2019.

10.   Alat danjatau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband)  wajib memenuhi TKDN sekurang-kurangnya 30% untuk subscriber station (SS) dan 40% untuk base station (BS).

11.   Secara bertahap, alat dan/ atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband)  wajib memenuhi TKDN sekurang-kurangnya 50% dalam jangka waktu 5  tahun.

 

-------
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

 

Sumber ilustrasi: http: //3.bp. blogspot.com/-CaYpbH_WoTg / TbrmLZICDaI / AAAAAAAAAHY /hLTe19b74S0/s1600/wimax-1.jpg

 

7
0
0
comments powered by Disqus