Pemerintah Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN
Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Pemerintah memprioritaskan subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu. "Kebijakan saat ini hanya untuk pelanggan 450VA dan sebagian kecil pelanggan 900VA. Pemerintah mengarahkan subsidi kepada pelanggan 450VA 9 juta pelanggan, dan 900VA 4-5 juta pelanggan,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 di Galeri Nasional, Jakarta, Jumat (16/6/2017).
Dirjen Askolani menjelaskan pengalihan subsidi listrik dipergunakan untuk pembangunan infrastrukstur, bantuan sosial, dan program penanganan kemiskinan. "Ketentuan kebijakan energi berdasarkan Undang-undang berbasis nilai perekonomian keadilan. Adapun penyesuaian tarif listrik harus berdasarkan persetujuan DPR,” katanya.
Askolani menekankan, jika ada dampak kenaikan tarif, maka yang naik merupakan kalangan pelanggan dari masyarakat yang mampu. “Jadi sesungguhnya yang naik adalah pelanggan 900VA yang mampu. Keluarga atau empat orang yang paling miskin rata-rata mendapatkan perlindungan sosial sekitar 6,1jt rupiah/KK/Thn diluar KKS/BLSM,” tandasnya.
Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan, TNP2K Rudi Gobel mengatakan subsidi masih diberikan berdasarkan jumlah pemakaian dan disalurkan melalui PLN. “18 juta pelanggan 900VA perlahan-lahan dilepaskan dari subsidi pemerintah untuk kemudian membayar listrik sesuai harga keekonomiannya, yaitu Rp 1352/VA,” katanya.
Sementara Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian ESDM Hadi M. Djuraid menjelaskan masyarakat tidak mampu yang terkena pencabutan subsidi bisa melapor untuk direvisi. “Total pengaduan per 13 Juni 2017 (55.080). Posko pengaduan: 021-5224483, subsidi@djk.esdm.go.id. Cara melaporkan pengaduan terhadap subsidi ada ditempel di setiap kelurahan,” tambahnya. (PS)
Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya
Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya
Portal ini memiliki tiga fokus utama, yakni identitas digital, data exchange, serta digital payment. Selengkapnya
Selain penegakkan terhadap pelaku TPPO, perhatian kepada pekerja migran juga akan diberikan oleh pemerintah melalui fasilitas pembiayaan pen Selengkapnya