Presiden: Manfaatkan Teknologi Informasi!

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menekankan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan pemerintah-el (e-government) dalam pelayanan publik, karena di era teknologi informasi yang pesat ini, kecepatan merupakan suatu hal yang sangat penting. “Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik dan administrasi kepada warga,” kata Presiden dalam dalam Rapat Terbatas mengenai Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/062017).
Presiden terus memantau perkembangan penyelesaian penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam rapat terbatas mengenai hal tersebut pada 18 Januari 2017 lalu, Presiden telah menyampaikan bahwa diperlukan sebaran ASN yang lebih merata dan bisa memberikan pelayanan hingga ke pelosok.
Melalui penerapan teknologi informasi, Presiden Joko Widodo menginginkan kerja ASN yang akan semakin dimudahkan dan cepat. Baginya, pelayanan publik merupakan ruh dari ASN itu sendiri. “Saya tidak ingin ASN kita menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat SPJ yang jumlahnya dulunya berlembar-lembar atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa surat atau berkas-berkas yang menumpuk. Saya kira semua bisa kita disederhanakan melalui penggunaan teknologi informasi yang baik,” ucapnya.

Reformasi Perpajakan
Reformasi perpajakan yang sedang dilakukan pemerintah akan semakin diintensifkan. Apalagi setelah kebijakan amnesti pajak berakhir, kini pemerintah memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk memperbaiki basis data wajib pajak.
Momentum ini tentu tidak akan disia-siakan pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memandang perlunya melakukan modernisasi teknologi informasi perpajakan. “Kita harus bisa membangun sebuah sistem data informasi perpajakan yang lebih handal, yang lebih terintegrasi, lebih sederhana, dan tidak terlampau rumit atau bahkan berbelit-belit,” ujar Presiden.
Modernisasi teknologi diyakini Presiden nantinya akan menjadi salah satu pilar penting dari reformasi perpajakan yang sedang digulirkan. Maka itu, ia meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk turut mengintegrasikan teknologi informasi perpajakan terbaru itu dengan data-data lain secara menyeluruh.
“Direktorat Jenderal Pajak perlu menyiapkan sistem pengelolaan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi secara menyeluruh sehingga sistem perpajakan, sistem kependudukan, sistem keuangan maupun sistem lain yang relevan,” ucapnya.
Hal itu merupakan sesuatu yang mendesak bagi negara. Sebab, Indonesia memiliki komitmen untuk bergabung dengan 139 negara lainnya di dunia dalam kerangka kerja sama pertukaran informasi secara otomatis.
Sebanyak 100 negara sudah berkomitmen untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEOI) tahun 2017 dan 2018, 90 negara memilih skema Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dan 10 negara memilih skema Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA).
“Saat ini, sudah sebanyak 90 negara sudah menandatangani MCAA. Dan saya tekankan, Indonesia juga punya komitmen yang tegas soal ini, dengan terbitnya Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,” jelas Presiden.
Dengan semua upaya tersebut, Kepala Negara berharap agar sistem perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan sekaligus mampu meningkatkan rasio pajak Indonesia.
“Saya yakin langkah reformasi dan modernisasi sistem teknologi informasi perpajakan ini akan sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan tax ratio, mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, serta penghindaran dan penggelapan pajak,” tutupnya.
Sumber