FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 07-2017

2776

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

SIARAN PERS NO. 84/HM/KOMINFO/07/2017
Kategori Siaran Pers
- (Akun Twitter resmi Telegram)

 

Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika

No. 84/HM/KOMINFO/07/2017

Tentang

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

 

Jakarta, 14 Juli 2017

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berita Terkait

Siaran Pers No. 170/HM/KOMINFO/09/2017 tentang Sayembara Bakti BP3TI Mengenai Pemanfaatan BTS USO

SAYEMBARA BAKTI BP3TI - SOLUSI TELEKOMUNIKASI SELULER UNTUK WILAYAH TERTINGGAL, TERLUAR, TERDEPAN dan KAWASAN PERBATASAN. Selengkapnya

Siaran Pers No. 169/HM/KOMINFO/09/2017 tentang Penyelenggara Pos yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Kedua dan Sanksi Teguran melalui Website Kedua

Kementerian Kominfo mempublikasikan sanksi teguran tertulis melalui website kedua terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) yang hi Selengkapnya

Siaran Pers No. 168/HM/KOMINFO/09/2017 Tentang "ASEAN PR Network and Global Alliance of Public"

A public relations specialist is an image shaper. Their job is to generate positive publicity for their client and enhance their reputation. Selengkapnya

Siaran Pers No. 167/HM/KOMINFO/09/2017 Tentang Presiden Joko Widodo Imbau Pengusaha Jeli Lihat Tren

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut perubahan dalam berbagai bidang. Apalagi kita telah melihat sendiri bagaimana pe Selengkapnya

comments powered by Disqus