FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    14 07-2017

    9727

    Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

    SIARAN PERS NO. 84/HM/KOMINFO/07/2017
    Kategori Siaran Pers
    - (Akun Twitter resmi Telegram)

     

    Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika

    No. 84/HM/KOMINFO/07/2017

    Tentang

    Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

     

    Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

    Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

    “Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

    Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

    Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

     

    Jakarta, 14 Juli 2017

    Biro Humas

    Kementerian Komunikasi dan Informatika

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 56/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Konsultasi Publik RPM Kominfo Juklak Tarif BHP Spektrum Frekuensi Radio

    Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Selengkapnya

    Siaran Pers No. 55/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Kominfo Gelar Rapid Test Covid-19 untuk Pekerja Media dan Pegawai

    Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar rapid test atau tes cepat untuk pekerja media dan pegawai. Kegiatan itu jadi bagian dari up Selengkapnya

    Siaran Pers No. 54/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Kominfo Gotong Royong Percepat Penanganan Covid-19

    Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan unsur pentahelix, unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan m Selengkapnya

    Siaran Pers No. 53/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Agar Tetap Produktif #DiRumahAja, Kominfo Buka Online Academy DTS

    Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia yang sedang #dirumahaja dalam situasi darurat wabah virus korona atau Covid-19, Kement Selengkapnya