FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 07-2017

6455

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

SIARAN PERS NO. 84/HM/KOMINFO/07/2017
Kategori Siaran Pers
- (Akun Twitter resmi Telegram)

 

Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika

No. 84/HM/KOMINFO/07/2017

Tentang

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

 

Jakarta, 14 Juli 2017

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berita Terkait

Siaran Pers No. 301/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Gandeng Badan Usaha, Proyek Infrastruktur Telekomunikasi Tak Bebani APBN

Pembangunan infrastruktur internet cepat untuk merealisasikan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, terutama wilayah pelosok, saat Selengkapnya

Siaran Pers No. 300/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Gugatan PTUN PT First Media

Sidang gugatan PTUN PT First Media dengan agenda pemeriksaan persiapan telah digelar Selasa, 13 November 2018 di Kantor Pengadilan Tata Usah Selengkapnya

Siaran Pers No. 299/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggara BWA 2.3 GHz

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa laku Izin Pita Frekuensi Radio pada Pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk penyelenggaraan Jaringan teta Selengkapnya

Siaran Pers No. 298/HM/KOMINFO/11/2018 tentang RIoT 2018, Pamerkan Produk Unggulan Anak Bangsa di Bidang IoT

Setelah sukses dengan Hackathon Republic of Internet of Things (RIoT) pada tahun 2017 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali m Selengkapnya