FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 07-2017

1927

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

SIARAN PERS NO. 84/HM/KOMINFO/07/2017
Kategori Siaran Pers | patr001
- (Akun Twitter resmi Telegram)

 

Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika

No. 84/HM/KOMINFO/07/2017

Tentang

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

 

Jakarta, 14 Juli 2017

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berita Terkait

Siaran Pers No. 92/HM/KOMINFO/07/2017 tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 518 Tahun 2017

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) telah menerbitkan Surat Edaran No. 518 yang berisi ruang lingkup per Selengkapnya

Siaran Pers No. 91/HM/KOMINFO/07/2017 tentang GenPosting Ajak Kawula Muda Ciptakan dan Sebarkan Konten Positif

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (26/07), menyelenggarakan acara Awarding Generasi Positif Thinking (GenPosting) di Auditorium L Selengkapnya

Siaran Pers No. 90/HM/KOMINFO/7/2017 tentang Penghargaan dan Apresiasi KPU/USO 2017 Kepada Mitra Kerja

Sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi atas kesuksesan program KPU/USO, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 25 Juli 2017 d Selengkapnya

Siaran Pers No.89/HM/KOMINFO/7/2017 tentang Kementerian Kominfo Tuan Rumah The 2nd Meeting of the APT Conference Preparatory Group for WRC 19

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Sumberdaya Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen SDPP Selengkapnya

comments powered by Disqus