FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
27 07-2017

961

Menkeu: Utang Pemerintah Dikelola Profesional dan Transparan

Kategori Berita Pemerintahan | patr001

Jakarta, Kominfo – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini utang pemerintah dikelola secara profesional dan transparan untuk kepentingan pembangunan bangsa. “Utang pemerintah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan terukur sehingga mendapat peringkat layak investasi karena memiliki resiko yang terkendali,” katanya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Utang: Untuk Apa dan Untuk Siapa? di Ruang Roeslan Abdul Gani Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (27/07/2017).

Menteri Sri Mulyani menjelaskan siklus pengelolaan utang antara lain dilakukan melalui monitoring kinerja risiko dan portofolio utang, strategi utang jangka menengah, APBN (pembiayaan utang), dan strategi tahunan. “Risiko pembiayaan kembali, tingkat bunga, dan nilai tukar dikelola dengan baik,” tegasnya.

Secara khusus, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa utang pemerintah saat ini digunakan untuk hal yang produktif dalam membiayai pembangunan. “Sumber pembiayaan pembangunan sebagian dibiayai melalui penambahan utang pemerintah. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial,” katanya.

Lebih lanjut Menteri Sri Mulyani menambahkan, pembangunan yang dilakukan itu ditujukan untuk mencapai masyarakat maju dan makmur. "Indonesia membutuhkan pembangunan di berbagai bidang terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial," tambahnya.

Mengenai Utang Pemerintah menurut Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardjojo memerinci perbandingan antara utang pemerintah dan swasta.  “Kalau kita ikut lihat utang pada tahun 2007, utangnya luar negeri Indonesia pemerintah dan swasta itu 141 Miliar Dolar. Sekarang itu 334 Miliar Dolar,” jelasnya.

Meski tampak ada kenaikan, menurut Agus ada perbedaan dengan kondisi sebelumnya jika dibandingkan dengan radio GDP. “Tetapi secara rasio terhadap GDP, pada saat itu 32 % dari GDP, dan sekarang 34% dari GDP. Jadi yang ingin kita sampaikan utang tidak apa-apa kalau memang ekonominya tambah besar, ya itu presentasinya kurang lebih masih sama 32 atau 34. Jadi ini adalah strategi untuk investasi, strategi untuk pembiayaan, untuk membangun ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong menegaskan pemanfaatan utang pemerintah akan berguna jika diarahkan untuk kebutuhan produktif pembangunan. “Memang yang dilihat itu bukan utangnya, tapi utang itu dipakai untuk apa. Utang itu oke saja asal dipakai untuk yang produktif,” tandasnya.

Lebih lanjut, menurut Thomas pengelolaan utang saat ini diarahkan untuk investasi yang tepat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Tadi paparan Ibu Menteri Keuangan sangat jelas sekali, dipakai untuk bangun infrastruktur, dipakai untuk gizi ibu-ibu hamil, untuk gizi anak-anak kita, itu adalah investasi yang dahsyat sekali. Itu akan menghasilkan produktivitas dan kesejahteraan yang kemudian membuat ekonomi produktif sehingga kita dengan sangat mudah bisa menyicil kembali utang yang kita ambil,” jelasnya. (PS/VY)

Berita Terkait

Presiden Tegaskan 2019 Pemerintah Fokus Pada Pembangunan SDM

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar Sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajarannya di Istana Negara, Jakarta. Selengkapnya

Presiden Minta Pemuka Agama Ingatkan Nikmatnya Perdamaian dan Kerukunan

Presiden Joko Widodo menyatakan, aparat pemerintah dan para pemuka agama harus selalu bekerja sama untuk membangun Indonesia yang kokoh, buk Selengkapnya

Presiden: Pers Pilar Penegak Penyampaian Kebenaran

Puncak perayaan Hari Pers Nasional 9 Februari 2018 tidak kalah meriah dari tahun-tahun berikutnya. Bahkan, tahun ini dikatakan oleh Ketua Pe Selengkapnya

Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal Segera Terbit

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Produk Halal akan segera terbit. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun Selengkapnya