Teleconference Sinergi Kementerian dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat melalui Inklusi Keuangan

Siaran Pers No.120/HM/KOMINFO/08/2017

Tanggal 14 Agustus 2017

tentang

Teleconference Sinergi Kementerian dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat melalui Inklusi Keuangan

Cibubur, Kominfo - Setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Raimuna Nasional XI 2017 dan penandatanganan prangko sampul peringatan Raimuna, Menteri Kominfo Rudiantara melakukan video conference bersama beberapa menteri terkait dalam Sinergi Kementerian dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat melalui Inklusi Keuangan.

Kegiatan Sinergi Kementerian tersebut berlangsung di Mega Mendung, Puncak – Bogor pada hari Senin 14 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diikuti secara teleconference oleh Menteri Koperasi dan Anggota Komisi 11 di Bojonegoro, Menteri KKP di Cilacap, Menteri Sosial di Cawang, dan Menkominfo di Cibubur.

Kegiatan Sinergi ini merupakan kerja bersama antar kementerian yang bertujuan mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan.

Perlu diketahui ditengah kelesuan ekonomi global dan regional, perekonomian Indonesia masih terus tumbuh di kisaran 5 persen. Sedangkan di sisi lain, Pemerintah juga sedang berusaha meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan memperkecil angka kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan telah digagas oleh berbagai kementrian. Salah satunya adalah melalui akses permodalan yang dibuka kepada masyarakat miskin dan program inklusi keuangan.

Pemerintah telah menyusun program penurunan tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pada 2019, angka kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran tujuh hingga delapan persen. Sedangkan inklusi keuangan ditargetkan mencapai 75 persen pada tahun 2019. 

Target pembangunan tersebut tentunya harus melibatkan banyak pihak dan sinergi dari berbagai kementrian. Semua pihak harus bekerja bersama untuk saling mengisi sehingga tugas berat Pemerintah dalam mencapai target pembangunan dapat tercapai.

Sebagai wujud sinergisitas kementerian, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencanangkan program mengangat ekonomi rakyat, dengan melakukan piloting project pembiayaan untuk masyarakat kecil terutama ultra mikro di beberapa wilayah.

Menteri Kominfo Rudiantara dari Cibubur menyampaikan pentingnya sinergi untuk inklusi finansial dan Kementerian Kominfo menyediakan infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah 3T sesuai Perpres 131. Juga keuangan inklusi menjadi tonggak ekonomi Indonesia ke depan yang nantinya ekonomi digital akan menjadi pendorong utama.

Di dalam Leaders Declaration pada pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu di Hamburg, Jerman, disebutkan bahwa transformasi digital adalah merupakah kekuatan pendorong pertumbuhan global, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan serta dapat berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan. Di dalam pertemuan G20 tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga menyampaikan kearifan pola digitalisasi di Indonesia dalam 3 (tiga) bidang utama, yaitu ekonomi berbagi (shared economy), digitalisasi angkatan kerja (workforce digitalization), dan inklusi keuangan (financial inclusion) dengan tujuan memberikan ekosistem yang sesuai dalam proses digitalisasi.

Komitmen Menteri Komunikasi dan Informatika dalam pertemuan G20 tersebut tentu saja sejalan dengan sasaran program ini untuk usaha ultra mikro yang sangat besar, mencapai lebih dari 44 juta usaha atau sekitar 72,1% dari jumlah UMKM secara nasional. Untuk mendukung penyebaran dan kemudahan dalam mengakses program ini serta pendampingannya dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat menjangkau seluruh wilayah indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dan akan terus menyediakan infrastruktur komunikasi dan ekosistem yang menjangkau wilayah tertinggal, terencil, dan terluar (3T) serta wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga mempermudah koperasi, lembaga keuangan, dan nelayan kecil serta masyarakat miskin lainnya untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana mendekatkan jarak ke sumber dana dapat terwujud.           

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika