FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 08-2017

    2951

    Komunikasi Pemerintah Harus Inovatif dan Kekinian

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Jubir Presiden Johan Budi memandu Diskusi Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/08/2017). Kegiatan yang menghadirkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo (kanan) itu diikuti Kepala Dinas Kominfo dan pengelola media sosial SKPD pemkab dan pemkot di seluruh Provinsi Jawa Barat dan Banten itu. - (riski kemitraan)

    Bandung, Kominfo - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan saat ini kehumasan pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan cara inovatif dan kekinian. "Era sudah berubah, kita tak bisa gunakan andalkan sisi kehumasan seperti dulu, harus berubah, harus inovasi, harus kekinian," katanya dalam Forum Diskusi bertema Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/08/2017).

    Seskab Pramono Anung menekankan setiap pencapaian kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat. Saat ini menurutnya sudah banyak pimpinan lembaga pemerintah melalui media sosial, ia menyontohkan Presiden dan kementerian yang melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram. "Presiden Joko Widodo kerap menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi program-program pemerintah.  Karena tidak dapat lagi mengandalkan media mainstream," tuturnya.

    Ia mengakui ada banyak tantangan komunikasi pemerintah di era digital. "Tantangan era digital ini tidak ada lagi informasi yang bersifat tunggal, harus ada cara berkomunikasi yang lebih smart dan ada elemen of surprises, tidak lagi bisa monoton," paparnya seraya menyontohkan elemen kejutan dalam baju adat bugis dan jawa yang dikenakan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu di Gedung MPR/DPR.

    Media sosial kementerian, menurut Menteri Pramono akan dapat meningkatkan jangkauan sosialisasi kebijakan pemerintah. Namun agar lebih optimal perlu menggunakan seluruh ragam saluran komunikasi dan publikasi prestasi dan kinerja pemerintah perlu dilakukan berkesinambungan.

    Hal itu perlu dilakukan karena Menseskab menilai tidak semua masyarakat bawah dapat mengakses media sosial. "Kekurangan media sosial adalah belum semuanya bisa mengakses. Karena itu pada bagian terbawah harus dihidupkan. Jadi program kominfo itu bisa adakan mobil bioskop untuk rakyat, untuk melayani mereka yang belum terbiasa menggunakan media sosial," katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan komunikasi yang dilakukan petugas hubungan masyarakat lembaga pemerintah sekarang menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan generasi milenial. "Mereka adalah generasi yang harus didekati dengan cara berbeda. Komunikasi yang dilakukan humas pun harus dilakukan dengan pendekatan setara," katanya.

    Ahmad Heryawan mengapresasi Forum Diskusi bertema Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Kabinet sebagai upaya untuk belajar dan berbagi mengenai pendekatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.  "Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat yang lebih positif serta harmonis. Dan pada gilirannya akan mewujudkan Indonesia yang damai dan tenteram," harapnya. (m)

    Berita Terkait

    Indonesia Akan Ukir Sejarah Baru Layanan Digital Terpadu

    Pelayanan publik ke depan menerapkan konsep terpadu dalam melayani perjalanan hidup manusia, moments of life. Seperti di luar negeri, layan Selengkapnya

    Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN

    Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya

    Pemerintah Jadikan IPDN Kampus Pencetak Birokrat Berwawasan Digital

    IPDN memainkan peran vital sebagai pencetak birokrat berwawasan digital yang menguasai teknologi. Selengkapnya

    Susun RKP 2025, Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

    Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penuru Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA