FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
22 08-2017

216

Komunikasi Pemerintah Harus Inovatif dan Kekinian

Kategori Berita Pemerintahan | mth
Jubir Presiden Johan Budi memandu Diskusi Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/08/2017). Kegiatan yang menghadirkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo (kanan) itu diikuti Kepala Dinas Kominfo dan pengelola media sosial SKPD pemkab dan pemkot di seluruh Provinsi Jawa Barat dan Banten itu. - (riski kemitraan)

Bandung, Kominfo - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan saat ini kehumasan pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan cara inovatif dan kekinian. "Era sudah berubah, kita tak bisa gunakan andalkan sisi kehumasan seperti dulu, harus berubah, harus inovasi, harus kekinian," katanya dalam Forum Diskusi bertema Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/08/2017).

Seskab Pramono Anung menekankan setiap pencapaian kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat. Saat ini menurutnya sudah banyak pimpinan lembaga pemerintah melalui media sosial, ia menyontohkan Presiden dan kementerian yang melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram. "Presiden Joko Widodo kerap menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi program-program pemerintah.  Karena tidak dapat lagi mengandalkan media mainstream," tuturnya.

Ia mengakui ada banyak tantangan komunikasi pemerintah di era digital. "Tantangan era digital ini tidak ada lagi informasi yang bersifat tunggal, harus ada cara berkomunikasi yang lebih smart dan ada elemen of surprises, tidak lagi bisa monoton," paparnya seraya menyontohkan elemen kejutan dalam baju adat bugis dan jawa yang dikenakan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu di Gedung MPR/DPR.

Media sosial kementerian, menurut Menteri Pramono akan dapat meningkatkan jangkauan sosialisasi kebijakan pemerintah. Namun agar lebih optimal perlu menggunakan seluruh ragam saluran komunikasi dan publikasi prestasi dan kinerja pemerintah perlu dilakukan berkesinambungan.

Hal itu perlu dilakukan karena Menseskab menilai tidak semua masyarakat bawah dapat mengakses media sosial. "Kekurangan media sosial adalah belum semuanya bisa mengakses. Karena itu pada bagian terbawah harus dihidupkan. Jadi program kominfo itu bisa adakan mobil bioskop untuk rakyat, untuk melayani mereka yang belum terbiasa menggunakan media sosial," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan komunikasi yang dilakukan petugas hubungan masyarakat lembaga pemerintah sekarang menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan generasi milenial. "Mereka adalah generasi yang harus didekati dengan cara berbeda. Komunikasi yang dilakukan humas pun harus dilakukan dengan pendekatan setara," katanya.

Ahmad Heryawan mengapresasi Forum Diskusi bertema Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Kabinet sebagai upaya untuk belajar dan berbagi mengenai pendekatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.  "Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat yang lebih positif serta harmonis. Dan pada gilirannya akan mewujudkan Indonesia yang damai dan tenteram," harapnya. (m)

Berita Terkait

Pemerintah Terus Kirim Bantuan Untuk Pengungsi Rohingya

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya membantu para pengungsi Rohingya korban konflik di Rakhine State, Myanmar, dengan terus mengiri Selengkapnya

Tahun Depan Pemerintah Targetkan Pembangunan 300 Jembatan Gantung

Sebelum bertolak menuju Kota Cirebon, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu meninjau jembatan gantung Mangunsuko, di Desa Mangunsuko, Kecamat Selengkapnya

Tingkatkan Literasi, Perpusnas Diminta Adaptasi Inovasi Digital

Presiden Joko Widodo meminta Perpustakaan Nasional tidak merasa puas dengan apa yang sudah ada. Presiden meminta agar terus dilakukan inovas Selengkapnya

Presiden Tegaskan Upaya Keras Pemerintah Sederhanakan Perizinan

Pemerintah berupaya keras untuk terus menyederhanakan proses perizinan agar semakin mudah dan cepat. Sebab, berulang kali ditegaskan bahwa n Selengkapnya

comments powered by Disqus