Kominfo Targetkan Peta Okupasi Tuntas Tahun Depan

Bekasi, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan Peta Okupasi Bidang Kominfo selesai pada tahun 2018. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar keberadaan peta okupasi dalam Sistem Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menjadi acuan dalam peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di Indonesia."Saya harapkan di Bidang Kominfo, tahun depan (2018) harus selesai semua. Karena peta okupasi sangat penting untuk memberikan gambaran makro pada peta SKKNI kita. Tanpa peta okupansi kita tidak mengerti hidup kita berada dimana,” katanya dalam sambutan pembukaan Workshop Penyusunan Peta Okupasi Bidang Komunikasi Area Fungsi Periklanan dan Perposan di Bekasi, Jawa Barat, Jum’at (13/10/2017).

Menurut Kepala Balitbang SDM peringkat daya saing Indonesia secara global naik lima tingkat ke peringkat 36 dari 137 negara. Sebelumnya Indonesia berada pada posisi 41 sesuai publikasi World Economic Forum (WEF) tentang Global Competitiveness Index 2017-2018. "Posisi Indonesia di urutan 36 dalam indeks daya saing juga memberi tanda bahwa strategi pengembangan SDM Indonesia telah berjalan cukup baik melalui standardisasi kompetensi. Tinggal bagaimana menjadikan sistem tersebut menjadi lebih efektif dan efisien," jelas Basuki.

Penetapan standardisasi kompetensi kerja di bidang komunikasi dan informatika selama ini selalu dimulai dengan penyusunan SKKNI kemudian dibuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peta Okupasi. Basuki Yusuf Iskandar menilai proses itu kurang efektif dan efisien karena penyusunan KKNI dan Peta Okupasi harus menunggu SKKNI selesai disusun. "Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika merasa perlu mulai mengubah strategi agar semakin banyak SKKNI yang tersusun dalam waktu yang lebih singkat, yakni dengan menyusun peta okupasi lebih dulu. Dari peta okupasi, kita dapat mengetahui jabatan-jabatan dalam sektor komunikasi dan informatika yang belum memiliki SKKNI dan belum termuat dalam KKNI, sehingga dapat segera disusun SKKNI-nya dan jabatan tersebut dalam dimasukkan dalam KKNI," ujarnya.

Basuki mengatakan sebelum adanya okupasi teknologi informasi dan komunikasi, pihaknya mengaku belum memiliki targat yang jelas. “(Dulu) Saya bekerja tenang-tenang saja, tidak mengerti targetnya apa? Begitu ada peta okupasi, ternyata ICT kolomnya ada 16 dan garisnya ada 9. Tugas kita jelas sekali, saya jadi resah karena dengan kinerja yang saat ini kita lakukan, pasti kita nggak akan selesai," tuturnya.

Percepatan pemetaan okupasi dinyatakan Kepala Balitbang SDM perlu dilakukan agar setiap target SKKNI bisa terbentuk lebih cepat. "Karena di bidang ICT saja 16x9. Belum di bidang komunikasi yang macamnya lebih banyak. Belum kita menyentuh telekomunikasi, sampai tahun kuda pun itu tidak akan selesai. There’s a better way, harus ada jalan lain yang lebih bagus, dan itu ada," katanya.

Basuki berharap penyusunan SKKNI serta okupasi yang di dunia terpisah dalam kegiatan-kegiatan tersendiri bisa dilakukan dengan pola yang simultan. "Seperti itu tadi. Mapping, KKNI dan okupansi harus menjadi satu, sehingga bisa menjadikan betul-betul arahan tidak hanya di dunia kerja tapi juga di perguruan tinggi, di dunia pendidikan perjuruan," jelasnya.

Workshop yang berlngsung selama tiga hari itu ditujukan untuk memfasilitasi pengurus dan anggota asosiasi profesi serta industri untuk menyusun peta okupasi pada area fungsi kunci periklanan dan perposan. Hadir dalam workshop perwakilan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO). Kegiatan itu dipandu oleh Surono dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (Biro Humas-SINA)