FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    19 10-2017

    1407

    Negosiasi Jadi Kunci Peroleh Pajak Bisnis Online Asing

    Kategori Berita Pemerintahan | noor.iza
    Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dalam Diskusi Media bertema “Pembangunan Ekonomi Baru dan Peningkatan Produktivitas untuk Menunjang Pemerataan”, di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jl Veteran nomor 16, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017), terkait upaya pemerintah menggali pajak dari bisnis online asing. - (jpp.go.id)

    Jakarta, Kominfo - Jika di masa lalu upaya menarik pajak dari kegiatan asing di Indonesia dilakukan lewat badan hukum, dalam situasi kekinian yang dipilih pemerintah adalah mengawalinya dengan negosiasi.

    Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dalam Diskusi Media bertema “Pembangunan Ekonomi Baru dan Peningkatan Produktivitas untuk Menunjang Pemerataan”, di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jl Veteran nomor 16, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017), saat menjawab pertanyaaan wartawan terkait upaya pemerintah menggali pajak dari bisnis online asing.

    “Dulu, kalua kegiatan asing bekerja di Indonesia, yang bukan PMA, misalnya bidang migas, melakukan eksploitasi, maka secara konvensional, dirjen pajak akan menyuruh mereka membentuk badan hukum di Indonesia. Hal itu dilakukan supaya dirjen pajak bisa bekerja melalui badan hukum itu. Tapi sekarang situasinya berbeda,” katanya.

    Diketahui, Darmin memaparkan, ada keberadaan online asing itu kerap tidak memiliki badan hukum. Fenomena itu, sambung dia, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di di negara lain. “Oleh karena itulah, yang terjadi adalah negosiasi. Kalau sudah tercapai hasil dari negosiasi itu, barulah menghitung pajak,” tuturnya.

    Hanya saja, Darmin mengakui, terkait itu sekarang banyak yang belum selesai proses negosiasinya. Sehingga, kata dia, belum diperoleh hitungan pajaknya. “Jadi memang, solusinya memang dengan negosiasi untuk kemudian baru berhitung soal pajak. Dan tidak usah kecil hati, itu bagian dari proses. Bbukan hanya kita yang kesulitan terkait ini, tapi hampir semua, karena tidak ada standar dunia,” katanya. (nur)

     

    Sumber

    Berita Terkait

    Digitalisasi UMKM Jadi Kunci Optimalkan Bonus Demografi

    UMKM tentunya akan memiliki peranan besar dalam mengkapitalisasi bonus tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Selengkapnya

    Presiden: Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi Berbasis Teknologi di Tanah Air

    Presiden menekankan pentingnya mengevaluasi secara menyeluruh upaya pemberantasan korupsi. Selengkapnya

    Percepatan Indonesia Jadi Hub Regional Big Data se-Asia

    Pemanfaatan big data dan data science pada sektor pemerintahan akan memberikan dampak positif dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat d Selengkapnya

    Wapres Dukung Perluasan Bidang Kerja Sama Indonesia dan Tiongkok

    Wapres mengajak Pemerintah RRT untuk dapat semakin mempererat hubungan kedua negara melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama di berbaga Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA