Bangun Perbatasan, Bangun Kebanggaan Menjadi Indonesia

Jakarta, Kominfo - Untuk memberikan rasa aman, negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Salah satu wujud kekuatan tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dan Konfrensi Pers Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang mengangkat tema “Negara Hadir, Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum dan Pemajuan Kebudayaan” di Bina Graha, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Menko Polhukam menjelaskan, melalui pertahanan negara trimatra terpadu, secara bertahap menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.

“Dalam membangun alutsista yang modern sesuai harus sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita dengan nilai-nilai transfer teknologi,” ujar Wiranto di acara yang terselenggara berkat kerjasama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tersebut.

Sementara, dalam membangun wilayah perbatasan, menurut Menko Polhukam, ini adalah wujud nyata terkait amanat dalam Nawacita, yakni Membangun dari Pinggiran. Seperti membangun Pos lIntas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Pada 2015-2017 target terbangun 7 PLBN. Rencana pada 2018-2019 terbangun 9 PLBN.

“Membangun dari pinggiran ini harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga diharapkan akan terbanhun shelter-shelter ekonomi baru. Industri berjalan, ekonomi daerah bergerak dan masyarakat akan semakin meningkat kesejahteraannya,” ulas Wiranto.

Karena itu, Menko Polhukam menekankan bahwa Instruksi Presiden ini bukan main-main. “Kita harus bangga menjadi Indonesia. Itu intruksi Preisden. Karena itu, di perbatasan tidak boleh kalah dengan negara tetangga di sebelahnya,” jelas Wiranto.

Sedangkan terkait penanggulangan Terorisme dan Radikalisme, menurut Menko Polhukam, pemerintah menggunakan pendekatan soft approach dalam program pencegahan dan deradikalisasi. Namun, program penindakan dilakukan dengan pendekatan hard approach dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.

“Ilmu dan konsep yang diterapkan Indonesia terkait penanggulangan terorisme dan radikalisme dengan menggunakan sistem deradikalisasi sedang digali dan dipelajari oleh sejumlah negara di dunia,” ungkap Wiranto.

Terkait reformasi hukum, lanjut Menko Polhukam, meskipun masih banyak agenda dan tantangan yang dihadapi, namun berbagai upaya menjalankan reformasi hukum secara komprehensif sudah mulai menunjukan dampak positif. Indeks Pembanguna Hukum (IPH) dari 2015 hingga 2017 terus mengalami peningkatan.

“Birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, kendati masih terdapat banyak tantangan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukan tren perbaikan selama tiga tahun terakhir terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi dari Tahun 2015 hinga 2017 terus mengalami peningkatan ke arah lebih baik,” papar Wiranto.

Selanjutnya, penanganan kasus HAM di Papua, pemerintah membuka diri untuk menerima laporan dari publik, terkait isu dugaan pelangaran HAM yang terjadi antara 1996 dan 2014 dengan membentuk Tim Terpadu Penyelesaiaan Dugaan Pelanggaran HAM Papua.

“Reformasi Birokrasi, dari tingkat pusat hinga daerah, pemerintah terus berupaya memperbaiki diri dengan meningkatkan reformasi birokrasi,” ucap Wiranto.

Sementara, Meko Polhukam mengungkapkan, salah satu tugas khusus Kemenko Polhukam adalah revitaliasi Wantannas (Dewan Pertahanan Nasional) untuk mengkoordinasikan pembinaan Bela Negara seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Selanjutnya, tersusun Rencana Induk dan Rencana Aksi Nasional Pembinaan Bela Negara.

“Terkait Saber Pungli, laporan aduan sebanyak 32.808 dengan OTT sebanyak 1.079 dan tersangka sebanyak 2.152 orang. Dana yang berhasil diamankan sebesar Rp 315.623.2015.500,” pungkas Wiranto. (nbh)

Sumber