Kualitas Demokrasi Indonesia Semakin Baik

Suksesnya sebuah pembangunan, tidak mungkin terjadi kalau tidak ada stabilitas. Setelah stabilitas terwujud, baru akan ada pemerataan, keadilan dan kesejahteraan. Dan stabilitas yang dimaksud tersebut, di pemerintahan Jokowi-JK dikumpulkan menjadi satu dalam Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).

Paparan tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dan Konfrensi Pers Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang mengangkat tema “Negara Hadir, Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum dan Pemajuan Keamanan” di Bina Graha, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Kantor Staf Presiden (KSP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). 

Menurut Menko Polhukam, stabilnya negeri ini, salah satunya karena tegaknya hukum. Sedangkan stabilitas secara politik, sejak tumbangnya orde baru, terus dirancang sebuah konsep demokrasi Indonesia yang harus lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

“Konsep demorasi ini arahnya mana? Yang pasti terus dicari kaidah-kaidah dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Pemerintahan Jokowi-JK ingin menata demokrasi Indonesia ke depannya,” ujar Wiranto.

Menurut Menko Polhukam, indeks demokrasi Indonesia mengalami grafik peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2017 terjadi Pilkada yang sangat mempengatuhi indeks demokrasi di tanah air. “Seperti kita ketahui, Pilkada Serentak 2017 berlangsung aman dan lancar, ini menunjukan kualitas demokrasi Indonesia semakin membaik,” ungkap Wiranto.

Menko Polhukam menjelaskan, tingkat pastisipasi pemilih juga terus meningkat. Tahun 2016 sebesar 69,2% dan 2017 menjadi sebesar 74,5%.

Sementara, koordinasi politik luar negeri, menurut Menko Polhukam, pemerintahan Jokowi-JK juga aktif melakukan kerjasama, baik bilateral, regional maupun global. Salah satunya dalam rangka memerangi terorisme dan radikalisme.

“Dua kali Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah acara tingkat internasional terkait perang melawan terorisme dan radikalisme. Posisi Indonesia dalam kerjasama internasional memerangi terorisme dan radikalisme cukup strategis,” jelas Wiranto.

Saat ini, Menko Polhukam mengungkapkan, ancaman terhadap sebuah negara sudah berubah. Sudah bukan lagi dalam bentuk ancaman militer, karena tingkat energinya begitu besar dan memerlukan biaya yang besar pula.

“Tapi saat ini, polanya menggunakan cara lain, yakni dalam bentuk siber atau dunia maya. Indonesia sudah ikut berbagai forum internasional terkait penyikapan kejahatan siber, salah satunya cyber terorism, yang lintas negara dan tidak mematuhi aturan negara mana pun,” ujar Wiranto.

Menurut Menko Polhukam, pemerintah sudah membentuk Badan Siber Nasional yang embrionya dari lembaga sandi negara. “Upaya ini dilakukan untuk menangkal virus terorisme dan radikalisme yang banyak merebak di dunia siber,” tegas Wiranto.

Upaya melindungi WNI di luar negeri, pemerintah telah mengerahkan kemampuan sumber daya beserta aparaturnya untuk memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

“Di antaranya membebaskan 4 ABK Kapal Henry Christy, 29 WNI yang disandera dibebaskan, 204 WNI yang terancam hukuman mati diselamatkan, 142.733 TKI telah direpatriasi ke tanah air, dan lainnya,” ulas Wiranto. (nbh)

Sumber