FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    31 10-2017

    1095

    Ini 9 Aturan Baru untuk Angkutan Online Versi Kemenhub

    Kategori Sorotan Media | Evita Devega

    Permenhub Nomor 108 ini akan aktif berlaku pada 1 November 2017. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mencabut 14 poin yang ada di dalam PM Nomor 26 sehingga menyebabkan kekosongan hukum angkutan online.

    Ketua Umum ADO Christiansen FW mengungkapkan pihaknya memiliki rencana untuk menggugat PM Nomor 108. "Besar kemungkinan hal ini (mengajuan gugatan) akan kami lakukan," kata Christiansen, Ahad (29/10).

    ADO menolak persoalan mengenai penggunaan stiker berdiameter 15 cm di kaca mobil bagian depan dan belakang. Penerapan tersebut menurut Christiansen tak sesuai karena mobil yang digunakan sebagai taksi daring juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

    Begitu juga dengan aturan pemberian kode khusus pada pelat nomor. Alasannya, pengemudi taksi daring masih membayar sendiri pajaknya karena masih termasuk barang mewah milik pribadi.

    Tak hanya dua poin tersebut, Christiansen menegaskan belum ada kejelasan juga mengenai sanksi yang diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Untuk itu, jika poin-poin tersebut belum juga dipertimbangkan Kemenhub maka ADO akan melakukan gugatan.

    Berikut ini kesembilan aturan baru dalam Permenhub No 108/2017:

    1. Argometer taksi: besaran tarif sesuai yang tercantum pada argometer

    2. Tarif: penetapan tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi. Pedomannya adalah tarif atas dan bawah yang ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya

    3. Wilayah operasi: beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur

    4. Kuota: kuota kebutuhan kendaraan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur

    5. Jumlah kendaraan: minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring

    6. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor: BPKB atau STNK atas nama badan hukum/atas nama perorangan badan hukum berbentuk koperasi

    7. Domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB): taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah operasi yang ditetapkan

    8. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT): persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor

    9. Peran aplikator: perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum

     

    Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/30/oylkeh440-ini-9-aturan-baru-untuk-angkutan-online-versi-kemenhub

    Berita Terkait

    Turunkan Stunting Lewat Sosialisasi Generasi Bersih dan Sehat

    Untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Direktorat Informasi dan Komunikas Selengkapnya

    Gerakan Bagimu Negeri Usung Semangat Nasionalisme

    Munculnya ancaman dan krisis ideologi yang dihadapi bangsa ini telah mendorong terbentuknya Gerakan Bagimu Negeri. Tujuan Gerakan Bagimu Neg Selengkapnya

    Berau Terima Bantuan Jaringan Internet dari Kominfo

    Kabupaten Berau mendapatkan bantuan jaringan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi Selengkapnya

    Menkominfo Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Layanan Pemerintahan

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelegence (AI) dalam layanan publik p Selengkapnya