Waspadai Medsos Penyebar Paham Radikal

“Kami sudah menutup ra­tusan ribu situs yang berisikan muatan paham radikal, ujaran kebencian, pornografi, dan sebagainya,” kata Dirjen Infor­masi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo), Ro­sarita Niken Widiastuti, di Den­pasar, Sabtu (28/10).

Pada acara yang dihadiri tokoh-tokoh berbagai kalangan di Pulau Dewata tersebut, Niken mengingatkan semua organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia harus berlandas­kan ideologi Pancasila. Apalagi, Peraturan Pemerintah Peng­ganti Undang-undang No 2 Ta­hun 2017 tentang Ormas telah ditetapkan menjadi UU.

Untuk itu, tambah Niken, penting menyosialisasikan ini dengan menggandeng berbagai media, pimpinan umat be­ragama, perguruan tinggi, dan sebagainya. Dengan sinergi dari berbagai pihak ini diharapkan masyarakat lebih memahami tentang Ormas yang harus ber­landaskan Pancasila.

“Jumlah Ormas di Indonesia itu lebih dari 350 ribu dengan berbagai tujuan. Namun, akhir-akhir ini, ada sebagian kecil dari Ormas yang memiliki tujuan tertentu untuk menggantikan Pancasila. Ini tentu berbahaya dan dapat mengancam keutu­han NKRI, apalagi dilakukan de­ngan kegiatan terstruktur,” kata Niken pada forum diskusi publik bertajuk Merawat NKRI melalui Ormas di Bumi Pertiwi itu.

Jaga NKRI

Sementara itu, Asisten Depu­ti Bidang Hukum Kemenko Pol­humkam, Heni Susila Wardaya mengatakan terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017, sesungguhnya dalam rangka merawat empat pilar kebangsaan. Dengan telah ditetapkan menjadi UU, mari disepakati untuk mengawal ber­sama karena setiap warga ne­gara bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan NKRI.

Menurut Heni, keberada­an Ormas yang begitu besar di Indonesia harus dirawat agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila, supaya tidak menjadi kontraproduktif. “Tumbuhnya Ormas-ormas yang ingin meng­gantikan Pancasila berakibat pada kegentingan negara, pada­hal ideologi Pancasila itu sudah dikatakan final oleh para pendiri negara,” ucap Heni.

Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Pro­vinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyampaikan rasa syukurnya karena sebelum­nya telah dikeluarkan Perppu Ormas, sebab UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas sangat ba­nyak kekurangannya.

“Kami mempunyai kekhawa­tiran, jika Ormas radikal tidak cepat dibubarkan, maka NKRI akan lebih dulu bubar. Apakah ketika NKRI bubar akan menjadi negara beragama? Tentu tidak,” ucapnya.

Sukahet berpandangan de­ngan lahirnya Perppu Ormas juga akan melindungi HAM dan demokrasi, dari penyalahguna­an demokrasi itu sendiri. “Kita patut berbahagia karena negara hadir untuk benar-benar melak­sanakan fungsinya. Negara ha­rus ditempatkan di atas kepen­tingan kelompok dan golongan apa pun,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mem­perkuat safari edukasi dan lit­erasi digital, digelar wayang golek di Cikajang, Kabupaten Garut. Pergelaran wayang golek dengan tema Pancasila dan Ke­binekaan yang dibawakan da­lang Dadan Sunandar Sunarya, Sabtu malam, disaksikan sekitar 6.000 pengunjung.

Niken dalam sambutannya yang disampaikan Plt Direktur Layanan Informasi Internasional, Hypolitus Layanan meminta ma­syarakat menggunakan Medsos untuk berkomunikasi secara bijak dan benar. Masyarakat diharap­kan dapat memilih dan memilah informasi serta melakukan verifi­kasi terhadap informasi yang ada di Medsos.

Sumber: http://www.koran-jakarta.com/waspadai-medsos-penyebar-paham-radikal/