FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
13 11-2017

112

Lembaga Internasional Apresiasi Bansos Non Tunai PKH

Kategori Berita Pemerintahan | ivon001
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan arahannya dihadapan peserta tes calon Pendamping PKH di Surabaya, Minggu (12/11).

Surabaya (13 November 2017),  Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangga dan syukurnya bahwa program penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui bansos non tunai PKH mendapat perhatian dan apresiasi dari lembaga serta komunitas internasional. 

"Bank Dunia, Ratu Maxima dari Belanda, Miss Universe Iris Mittenaere, bahkan salah satu doktor Universitas Stanford dari Amerika Michael Samson yang merupakan suhu di bidang Perlindungan Sosial  mengakui keberhasilan Indonesia dalam  pengentasan kemiskinan melalui program PKH secara non tunai  atau yang di dunia disebut _Conditional Cash Transfer_," katanya saat menyampaikan arahannya dihadapan peserta tes calon Pendamping PKH di Surabaya, Minggu (12/11). 

Apresiasi tersebut didasarkan atas komitmen pemerintah yang secara signifikan meningkatkan penerima manfaatnya. Tercatat tahun 2014 mencapai 2,7 juta KPM, bertambah tahun 2015 menjadi 3,5 juta KPM dan tahun 2017 menjadi 6 juta KPM serta tahun 2018 direncanakan menjadi 10 juta KPM. 

"Ini merupakan kebijakan bansos yang revolusioner baik dari peningkatan penerima yang signifikan maupun transformasi teknologinya," kata Khofifah. 

Pada saat yang sama, lanjutnya, juga dilakukan berbagai inovasi teknologi penyaluran bansos. Jika tahun tahun 2015 masih menggunakan sistem tunai maka mulai pertengahan Juni 2016 sudah menggunakan sistem non tunai melalui bank penyalur dari empat bank negara dengan menggunakankartu kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki vitur _saving account_ dan _e-wallet_ sehingga penerima bansos bisa mulai menabung dan sekaligus berbagai bansos bisa disatukan dalam satu kartu termasuk bansos daerah. 

Inovasi keknologi perbankan juga terus ditingkatkan terutama untuk menjangkau daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman serta perbatasan melalui _EDC offline_ serta VSAT.

Apresiasi positif baru-baru ini juga mengemuka dalam forum APEC _(Asia-Pacific Economic Cooperation)_ dimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengapresiasi Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan. 

"Presiden Trump memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu bertransformasi cemerlang di Asia. Khususnya mengapresiasi pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan sejak 1990-an. Indonesia bisa mengangkat dirinya sendiri dari kemiskinan dan kini menjadi salah satu bangsa yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20," terang Khofifah mengutip pidato Trump.

Karena itu kepada para calon Pendamping PKH yang mengikuti tes seleksi Mensos berharap kelak ketika mereka lolos seleksi Pendamping PKH akan ada kebanggaan  bahwa mereka adalah bagian dari sebuah langkah besar negara mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan merata. 

"Maka banggalah kalian menjadi Pendamping PKH, kalian menjadi bagian dari perubahan besar  menuju Indonesia yang lebih baik. Mari bersama-sama terus bergerak maju dan fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan," harap Mensos. 

Peran pendamping, lanjutnya, sangat vital karena menentukan keberhasilan program PKH di masyarakat. Karena melalui pendampingan tersebut terjalin komunikasi dua arah dan berlangsung proses pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Ada motivasi-motivasi yang mendorong mereka untuk tidak miskin lagi. Pendamping menjadi lini terdepan untuk memutus mata rantai kemiskinan sebagaimana tujuan bansos PKH. Hal ini bisa ditemukan dalam berbagai testimoni penerima PKH yang sudah mandiri, mereka selalu menyebutkan bahwa motivasi dari pendamping sangat besar pengaruhnya.


KPM Bertambah, SDM PKH Bertambah
Khofifah mengatakan di pengujung tahun 2017 Kemensos menambah personil Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 17.115 orang untuk mendukung maksimalisasi  penyaluran bansos non tunai tahun 2018. 

"Tahun depan akan menjadi tahun penting bagi PKH dan BPNT dikarenakan cakupan layanan akan diperluas menjadi 10 juta KPM PKH di 514 kabupaten/kota dan 10 juta  KPM penerima BPNT di 98 kota dan 118 kabupaten. Berdasarkan analisis dan pemetaan, jumlah kebutuhan SDM PKH dan BPNT adalah 17.115 orang," kata Khofifah. 

Sedangkan posisi yang dibutuhkan adalah Pekerja Sosial Supervisor, Pendamping Sosial, Pendamping Sosial PKH Akses, Administrator Database Provinsi/Kabupaten/kota Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten/Kota, dan Koordinator Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota. 

Tahun ini secara nasional jumlah pelamar   secara online melalui aplikasi PKH dan BPNT mencapai 406 ribu, dan yang memenuhi persyaratan sebesar  263.493 orang sementara yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah 34.170 orang. Kelulusan ini berdasarkan _passing grade_ (batas kelulusan minimal) yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi dan berhak mengikuti tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang dan Psikotes.  

"Pelaksanaan tes ini dilakukan serentak di 30 provinsi di 109 titik dan Selasa 14 November 2017 akan dilaksanakan di empat propinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku di 16 titik lokasi," terang Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat.


Siswa Berprestasi
Sementara itu saat memantau penyaluran di Kecamatan Sukun, Kota Malang, Minggu (12/11) Mensos mengungkapkan rasa bangga dengan prestasi anak-anak KPM di Kota Pendidikan ini. 

Dalam seremonial penyerahan bansos PKH  tersebut hadir 10 anak berprestasi yang mendapat beasiswa BIDIKMISI dan undangan dari beberapa  perguruan tinggi.   Sebanyak tujuh orang mendapat beasiswa Bidikmisi, 1 orang dari jalur undangan, dan dua lainnya berprestasi di bidang organisasi kepramukaan.  

Prestasi ini, lanjut Mensos, sungguh membanggakan. Ini adalah bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang anak-anak meraih prestasi setinggi-tingginya di berbagai bidang.

"Mau berprestasi di bidang olahraga, pendidikan, kesenian, lakukan dan tekuni dengan sungguh-sungguh.  Pemerintah menyiapkan berbagai program termasuk bantuan sosial PKH, dan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk SD, SMP dan SMA serta BIDIKMISI untuk S1 sedangkan  untuk S2 serta  S3 melalui LPDP. Mudah-mudahan anak-anak terus semangat mengejar pendidikan setinggi-tingginya sementara orang tua mendorong dan mendoakan putera-puterinya. Sinergitas program  ini dapat mendorong kehidupan keluarga semakin sejahtera, produktif dan mandiri," harap Khofifah.

Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Dikti. Beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. 

Sementara Beasiswa LPDP adalah Beasiswa Magister & Doktor dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Sasaran bantuan program beasiswa ini adalah Warga Negara Indonesia yang berkemampuan akademik dan kepemimpinan yang tinggi dan lolos proses seleksi untuk melaksanakan studi pada program Magister dan Doktor.

Sumber:
Siaran Pers
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI

Berita Terkait

Handycraft Indonesia Diapresiasi, Akses Pasar Luar Negeri pun Dibuka

Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 13 UKM Indonesia untuk mengikuti Asia World Expo 2017 yang berlangsung di Hongkong 18-22 Oktober Selengkapnya

Melinda Gates Apresiasi Program Bantuan Sosial Nontunai

Selengkapnya

Mensos Apresiasi Kominfo Tutup Situs dan Aplikasi Prostitusi Online

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Mabes Polri t Selengkapnya

64 Mobil Internet Murah Dikapalkan ke Sulawesi Utara dan Gorontalo

Surabaya - Guna mencapai target pelosok Indonesia terkoneksi internet sekaligus pemerataan pembangunan dibidang Informasi dan Teknologi (IT) Selengkapnya

comments powered by Disqus