FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 11-2017

99

Temui Kominfo, KPU Segera Daftarkan SIPOL

Kategori Berita Kementerian | Viska
Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan didampingi oleh Direktur Keamanan Informasi Aidil Chendramata, Plt. Kepala Biro Humas Noor Iza, dalam Konferensi Pers terkait Layanan SIPOL KPU di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (14/11/2017)

Jakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan Komisi Pemilihan Umum akan segera mendaftarkan layanan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hal itu disepakati setelah pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum yang didampingi oleh perwakilan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

“Tadi kita sudah ketemu dengan KPU yang didampingi oleh perwakilan BPPT. Sudah ada pembicaraan, mereka akan segera daftarkan sistemnya. Dalam 1 sampai 2 hari ini mereka akan terus konsultasi, kita dampingi,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Ruang Ukir Kementerian Kominfo, Jakarta.

Lebih lanjut Dirjen Semuel menekankan meski belum terdaftar, status layanan SIPOL tersebut bukan berarti ilegal. “Kami merasa perlu untuk meluruskan terkait layanan yang dimiliki KPU ini. SIPOL ini tidak ilegal. Tidak mendaftar bukan berarti layanan itu tidak legal. Layanannya tetap berjalan tapi tanggung jawab sepenuhnya ada di mereka,” jelasnya.

Untuk menentukan legal atau tidaknya, lanjut Dirjen Aptika harus dengan melakukan audit forensik terhadap mekanisme sistem layanan tersebut. “Legal tidaknya harus dilakukan audit, apakah ada mekanisme yang salah dalam sistem itu. Makanya kita akan lakukan forensik, selama datanya tersimpan. Dalam melakukan forensik juga ada tahapan yang harus dipatuhi,” paparnya.

Seluruh Sistem Elektronik Harus Terdaftar

Dalam konferensi pers tersebut Dirjen Semuel menjelaskan kewajiban pendaftaran sistem elektronik sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pendaftaran itu akan terus disosialisasikan hingga seluruh sistem elektronik yang ada di Indonesia terdaftar seluruhnya.

“Ada dua kategori yang wajib didaftarkan, pemerintah dan non-pemerintah. Ke depannya kita juga akan lakukan ke semua agar semua sistem elektronik terdaftar. Agar pemerintah bisa membantu masyarakat dan juga penyelenggaranya. Ini rezimnya pendaftaran, lebih mudah, bukan perizinan. Namun obligasinya tetap diberikan ke penyelenggara,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemkominfo, saat ini terdapat 1759 aplikasi milik pemerintah yang sudah terdaftar. Sementara untuk non-pemerintah tercatat ada 428 aplikasi. (VY)

Berita Terkait

Kominfo Raih Anugerah Dukcapil Selaras

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima penghargaan Dukcapil Selaras dalam ajang Dukcapil Award yang dilaksanakan Direktorat Jendera Selengkapnya

Menkominfo Tegaskan Jaminan Keamanan Data Daftar Ulang Prabayar

"Mengenai keamanannya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi pada bulan Desember 2016. Ini dip Selengkapnya

Kembangkan Regulasi, Kominfo Latih Pejabat Eselon I dan II

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Farida Dwi Cahyarini menyebut pelatihan ini ditujukan untuk mengubah cara berpikir peserta dalam men Selengkapnya

Menkominfo: Negara Kita Butuh Inovasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan Indonesia membutuhkan inovasi baru dalam penerapan internet of things (IoT). “N Selengkapnya

comments powered by Disqus