FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
22 11-2017

3040

Layanan Fitur Cek Nomor Pelanggan dan Moratorium Untuk Layanan Disclaimer Registrasi Kartu Prabayar

SIARAN PERS NO. 234/HM/KOMINFO/11/2017
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 234/HM/KOMINFO/11/2017
Tanggal 22 November 2017
Tentang
Layanan Fitur Cek Nomor Pelanggan dan Moratorium Untuk Layanan Disclaimer Registrasi Kartu Prabayar

 

Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika bersama dengan para operator telekomunikasi telah bersepakat untuk menyediakan layanan fitur Cek Nomor dalam sistem registrasi kartu prabayar. Fitur Cek Nomor ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakannya terdaftar di berapa nomor.

“Melalui Fitur Cek Nomor ini masyarakat bisa mengetahui NIK nya digunakan untuk berapa nomor. Dengan adanya layanan ini, jika saat pengecekan ditemukan nomor yang tidak dikenal terdaftar dengan data NIK dan KK miliknya, masyarakat dapat langsung datang ke gerai untuk melakukan UNREG.” jelas Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli.

Berikut ini link website, USSD dan SMS untuk Fitur Cek Nomor yang disediakan oleh masing-masing operator:

  1. Telkomsel

    Via website: https://telkomsel.com/cek-prepaid

2. Indosat

    Via SMS dengan format: INFO#NIK kirim ke 4444 atau INFO#MSISDN kirim ke 4444

3. Xl Axiata

    Via USSD dengan format:  *123*4444#

4. Hutchison

    Via website:  https://registrasi.tri.co.id

5. Smartfren

    Via website:  https://my.smartfren.com/check_nik.php

6. STI

    Via website:  https://my.net1.co.id

Fitur Cek Nomor ini harus sudah digunakan oleh semua operator dan dapat diakses pelanggannya masing-masing paling lambat tanggal 27 November 2017. Sedangkan untuk Fitur Cek Nomor bagi non pelanggan akan dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2017.

Moratorium Layanan Disclaimer Registrasi Kartu Prabayar

Untuk mengantisipasi penggunaan data dan identitas yang tidak benar melalui fitur disclaimer (pernyataan kebenaran identitas) pada Registrasi Prabayar mandiri melalui SMS, maka terhitung per tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB seluruh operator wajib melakukan moratorium layanan penggunaan fitur 5 kali gagal+disclaimer. Bagi Pelanggan yang mendapatkan hasil gagal dari registrasi mandiri dengan SMS, agar melakukan cek format SMS, ketepatan memasukkan data NIK dan No KK. Pelanggan juga disarankan untuk melakukan konfirmasi kepada Dinas Dukcapil setempat untuk mendapatkan status NIK dan No KK serta perbaikan NIK dan No KK yang diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, Pelanggan dapat menanyakan ke Gerai Resmi Operator atau yang ditunjuk operator untuk bantuan proses registrasi prabayar seluler.

Pelanggan yang telah berhasil melakukan registrasi via disclaimer diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan NIK dan Nomor KK paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Jika pelanggan tidak melakukan registrasi ulang maka akan dikenai sanksi pemblokiran bertahap sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

 

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMINFO

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 65/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Palapa Ring Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah 3T

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap pembangunan Proyek Palapa Ring dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan m Selengkapnya

Siaran Pers No. 64/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Dukung Insiatif Smart Citizen Day untuk Wujudkan Indonesia Pintar

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung inisiatif gelaran Smart Citizen Day untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesi Selengkapnya

Siaran Pers No. 63/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 kon Selengkapnya

Siaran Pers No. 62/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Palapa Ring Dukung Gerbangdutas Implementasikan Nawacita ke-3

Selama 4 tahun lebih, pemerintah telah membangun dan mengembangkan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan perbatasan. Hal itu sejala Selengkapnya