FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 11-2017

    1069

    Yakin, Ekonomi Digital Indonesia Jadi yang Terbesar di Asia Tenggara?

    Kategori Sorotan Media | Ayu Yuliani

    Indonesia berambisi menjadi negara ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Ambisi itu digaungkan Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Silicon Valley Februari 2016.

    Jadi dalam kunjungannya itu, Jokowi mengatakan kepada CEO Plug and Play, Saeed Amidi, bahwa Indonesia sedang bekerja untuk memujudkan visi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

    “Saya harap Plug and Play dapat bekerja sama dalam upaya Indonesia mencapai visi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang mencapai 130 miliar dollar AS pada 2020,” tutur Presiden, seperti dimuat dalam setkab.go.id, Kamis (18/2/2017).

    Ucapan Jokowi itu bukanlah tanpa dasar yang kuat. Hasil riset Google bersama Temasek yang dipaparkan pada Agustus 2016 menyebut, pertumbuhan populasi pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu yang berkembang paling pesat di dunia.

    Rata-rata tiap tahun pengguna internet di negeri ini bertambah sebesar 19 persen. Hasil studi itu mencakup proyeksi bahwa pada 2020, pengguna internet di Indonesia akan mencapat 215 juta, dari sebelumnya hanya 92 juta pengguna pada 2015.

    Dengan begitu, pasar online Indonesia diprediksi akan meledak dalam 10 tahun, mencapai 81 miliar dollar AS sebelum 2025. Dari total tersebut, e-commerce menyumbang peranan sebesar 57 persen atau 46 miliar dollar AS.

    "Indonesia akan menjadi ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan di Indonesia saat ini akan secara dramatis mengubah keadaan ekonomi 10 tahun ke depan," ujar Managing Director dari Google Indonesia Tony Keusgen, dalam artikel Kompas.com, Jumat (26/8/2017).

    Regulasi dan infrastruktur belum siap

    Meski punya data yang menterang, hal itu bukanlah jaminan kalau ekonomi digital Indonesia pada 2020 benar-benar akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Negeri ini punya beberapa tantangan yang dapat menggagalkan terwujudnya visi tersebut.

    Salah satu yang paling kentara adalah belum memadainya undang-undang atau regulasi dalam bidang digital ekonomi. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah yang masih berbelit-belit dan sering berubah-ubah membuat para pelaku usaha rintisan atau startup harus berusaha sendiri. Bahkan tak hanya itu, skema peraturan yang tidak mereka ketahui membuat perkembangan industri ini jadi melambat.

    “Karena itu, saya bilang Indonesia tidak siap untuk hadapi ekonomi digital,” kata Triawan seperti dimuat dalam Kontan.co.id, Selasa (25/7/2017).

    Tantangan lain datang dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang hingga saat ini belum memadai. Mau bukti? Lihat saja peringkat TIK Indonesia di Asia Tenggara.

    Dari hasil riset We Are Social dan Hootsuite pada 6 negara di kawasan tersebut diketahui bila peringkat pembangunan infrasturktur jaringan dan telekomunikasi Indonesia ada pada urutan kelima. Negeri ini hanya mendapatkan indeks poin 40,41 dari skor maksimal 100.

    Capaian itu jauh dari Singapura yang menduduki peringkat pertama dengan raihan poin 76,43. Lalu berturut-turut ada Malaysia (53,11), Thailand (49,66), dan Filipina (49,220).

    Hasil studi yang dirilis pada Januari 2017 ini hanya menempatkan Indonesia lebih baik dari Vietnam (39,72) yang menempati posisi buncit.

    Mau bukti lagi? Coba tengok indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut indeks itu, pembangunan IP-TIK dalam kurun 2012-2015 masih berjalan lambat. Pada 2012 indeks IP-TIK Indonesia ada pada angka 4,24, kemudian berturut-turut 4,50 (2013), 4,59 (2014), dan 4,83 (2015).

    Padahal, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tanpa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, mustahil ekonomi digital di Indonesia bisa tercapai.

    “Tanpa infrastruktur tidak mungkin ekonomi digital bisa tumbuh,” terang Rudiantara, dikutip Kontan.co.id pada Jumat( 22/10/2017).

    Pengelolaan data

    Tantangan besar lain datang dari pengelolaan data yang kini semakin kompleks dan besar. Ini terjadi akibat lonjakan data atau big data, salah satunya disebabkan melonjaknya penggunaan perangkat-perangkat IoT (internet of Things).

    Selain membutuhkan media penyimpanan besar, keberhasilan pengelolaan data bergantung pada kecepatan dalam menganalisis dan memproses data. Nah, dengan kondisi seperti ini perusahaan berbasis digital sudah tak relevan lagi mengandalkan data storage konvensional untuk melakukan dua hal tersebut.

    Mereka pun harus beralih ke platform cloud computing atau komputasi awan yang memungkinkan proses komputasi dan pengelolaan data dapat dilakukan di awan atau internet. Pemanfaatan cloud computing dapat memberikan fleksibilitas, efisiensi dan nilai kompetitif bagi perusahaan dan bisnis.

    Selain itu, perusahaan bisa memilih skala infrastruktur yang dibutuhkan tanpa terbebani ongkos investasi di awal. Lebih dari itu, cloud computing juga fleksibel digunakan untuk skala perusahaan kecil, menengah, hingga kelas enterprise.

    Di Indonesia, walaupun proses transformasi dari pengelolaan data konvensional ke cloud computing berjalan lambat, saat ini sudah banyak perusahaan yang beralih menggunakan komputasi awan.

    Hal ini terlihat dari pasar cloud computing yang terus tumbuh di negeri ini. Menurut Lembaga riset Internasional Data Corporation (IDC), nilai total pasar cloud Indonesia pada 2014 sebesar 169 juta dollar AS.

    Lalu nilai tersebut diproyeksi akan meningkat pada 2017 menjadi 378 juta dollar AS. Dengan kata lain, IDC mengatakan, tingkat pertumbuhan pasar cloud di negeri ini 22-36 persen per tahun.

    Meski begitu, hingga kini pengguna komputasi awan masih belum dapat memiliki kendali penuh atas data mereka dan menggunakan untuk meningkatkan bisnisnya.

    Nah, saat ini sudah ada layanan storage dan cloud yang memungkinkan perusahaan melakukan itu.

    Layanan tersebut adalah NetApp Private Storage (NPS) for Cloud hasil kolaborasi dengan Equinix Cloud Exchange. Lewat layanan ini, pengguna dapat memiliki kendali penuh atas data mereka.

    Equinix Cloud Exchange juga memungkinkan data untuk terhubung langsung dengan platform layanan cloud Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM SoftLayer, dan layanan sejenis lain sehingga proses komputasi data menjadi jauh lebih cepat.

    Dengan begitu, perusahaan selain bisa memiliki kendali penuh terhadap data di Indonesia, mereka juga punya akses untuk memindahkan data ke berbagai platform layanan could yang dipilihnya dengan cepat.

    Alhasil, perusahaan berbasis digital tak perlu lagi galau soal infrastruktur data center mereka. Pengelolaan data suata perusahaan pun jadi bisa lebih adaptif dan tangkas sehingga mereka siap dengan next generation data center dalam menghadapi era big data dan IoT.

    Setidaknya, layanan NetApp Private Storage (NPS) for Cloud hasil kolaborasi dengan Equinix Cloud Exchange menjadi sinyal positif dalam mewujudkan visi untuk menjadikan ekonomi digital Indonesia terbesar se-Asia Tenggara.

    Sumber: http://tekno.kompas.com/read/2017/11/28/10010047/yakin-ekonomi-digital-indonesia-jadi-yang-terbesar-di-asia-tenggara-

    Berita Terkait

    #SelasaBahasa Ajak Anak Muda Gunakan Bahasa Indonesia di Media Sosial

    Masyarakat Indonesia baru saja memperingati hari sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2019. Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi Selengkapnya

    Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Singgah di Denpasar

    Acara ini diselenggarakan di GOR Lila Bhuana, Jalan Melati, Denpasar, Sabtu (7/9). Staf Khusus Menteri Bidang PMO dan Ekonomi Digital Kominf Selengkapnya

    Bebas Stunting, Kunci Generasi Indonesia Mendatang

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia menyelenggarakan Forum S Selengkapnya

    Indonesia Jadi Referensi Kebijakan USO di Negara-negara ASEAN

    Persoalan konektivitas broadband dan internet menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara anggota The Association of Southeast Asian Nati Selengkapnya