Menkominfo Imbau ASN Gunakan Layanan mail.go.id

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau aparatur sipil negara (ASN) menggunakan layanan mail.go.id dan menghindari semaksimal mungkin akun email gratis seperti Gmail atau Yahoo.

Menteri Rudiantara mengungkapkan alasan keamanan dan penggunaan akses bandwith internet internasional yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. “Pertama masalah security. Kedua, kalo kita gunakan akun Yahoo atau Gmail, itu memakan bandwidth internasional. Jadi kita akses ke hostingnya yang ada di luar negeri, balik lagi. Jadi bolak balik kaya gini terus, itu ongkos buat industri. Itu bagi negara, devisa keluar sebetulnya,” jelasnya saat peluncuran mail.go.id di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Menteri Kominfo mengatakan mail.go.id merupakan layanan email khusus untuk ASN yang menggunakan sertifikat digital dan terenkripsi. Secara khusus ia mengakui sudah banyak kementerian yang menyediakan hosting email lembaga masing-masing. “Mungkin idealnya nanti, semua melebur tapi perlu transisi. Kementerian-kementerian harus sudah punya atau menggunakan nomenklatur kementeriannya sendiri pake .go.id,” harapnya.

Menteri Rudiantara juga mengatakan standarisasi diperlukan untuk memberikan tingkat efisiensi penggunaan infrastruktur teknologi. “Makin berstandar, volumenya makin besar. Economic soft skillsnya lebih tinggi, memberikan efisiensi lebih tinggi. Tentunya kalau kita punya satu, misalkan dilihatnya ke mail.go.id, itu akhirnya melihat efisiensi yang lebih tinggi,” paparnya.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan mengatakan layanan mail.go.id merupakan pengembangan dari layanan pnsmail.go.id yang telah digunakan oleh lebih dari 93.000 pengguna PNS. “Layanan ini merupakan layanan email khusus pemerintah. Diharapkan layanan ini dapat menggantikan email PNS yang saat ini sebagian masih menggunakan email gratis asing. Penggunaan email asing dapat merugikan pemerintah karena merupakan salah satu sumber kebocoran informasi pemerintah,” jelasnya. (PS)