Desa Broadband Terpadu Diresmikan, Ini Harapan Menkominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mangatakan masyarakat desa untuk dapat memanfaatkan internet agar digunakan untuk hal-hal yang positif khususnya untuk sistem pembelajaran. 

Hal ini disampaikan dalam peresmian Desa Broadband Terpadu (DBT) Kawasan Panca Mandala Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (10/12) kemarin, bersama dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Eko Putro Sandjojo.

"Tolong manfaatkan internet ini untuk hal positif. Artinya apa? Untuk belajar. Kalau tidak tahu, semuanya bisa di search atau di google. Semua dengan internet jadi terbuka,” ujar Rudiantara, dalam siaran pers yang diterima rilis.id, di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Dia menjelaskan, Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat BP2DK (Badan Prakarsa Pembangunan Desa dan Kawasan) menyelenggarakan program desa broadband terpadu (DBT) dan penggunaan sistem informasi desa dan kawasan (SiDeKa). Program ini diselenggarakan setelah masing-masing desa mendapatkan akses internet vsat. 

"Diharapkan, pemerintah desa dapat memanfaatkan sarana tersebut untuk meningkatkan pelayanan melalui e-government pada penduduk desanya," katanya.

Menurut Rudiantara, ada lima desa secara terpadu dalam satu kawasan sudah tergabung dalam program DBT ini.

Keenam desa tersebut adalah Papayan atau papayan.desa.id, Mandalamekar mandalamekar.desa.id, Mandalahurip mandalahurip.desa.id, Ciwarak ciwarak.desa.id, Kertarahayu kertarahayu.desa.id, dan Sindangasih sindangasih.desa.id di Kecamatan Jatiwaras, yang tergabung dalam kawasan Panca Mandala. 

Dalam kesempatan yang sama, Mendes PDT Trans Eko Pujo Sandjojo mengatakan, hendak menyampaikan pesan mengenai pemanfaatan dana desa yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi lewat video conference yang dilakukan dengan beberapa daerah lain. Beberapa Desa Broadband Terpadu di penjuru Indonesia seperti Raja Ampat, Kab. Nunukan Kalimantan Utara, Sulawasi Selatan dan Aceh. 

"Tahun 2018, sudah tidak boleh ada lagi pemanfaatan dana desa menggunakan kontraktor. Semuanya harus melibatkan swakelola dengan masyarakat sekitar. 30 persen dana tersebut harus dicairkan untuk menjadi upah kepada rakyat yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut.," ungkap Mendes PDTT Eko.

Penulis: Elvi R

Sumber: http://rilis.id/desa-broadband-terpadu-diresmikan-menkoinfo-manfaatkan-internet-untuk-hal-positif.html