DNA, Tiga Fokus Reformasi Kebijakan TIK

Jakarta, Kominfo – Indonesia memiliki banyak faktor yang layak diperhitungkan untuk investasi oleh pelaku industri. Salah satunya keseriusan pemerintah mereformasi kebijakan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Diskusi Panel Korean Indonesian Business Dialogue 2017 “The 4th Industrial Wave Preparation & Expectation” di The Westin Jakarta, Selasa (12/12/2017).

“Pemerintah fokus pada reformasi kebijakan di sektor TIK, terutama di DNA – device, network, dan application. Jika butuh sertifikasi perangkat, kita permudah prosesnya. Dalam hal jaringan, pemerintah punya berbagai affirmative policy termasuk untuk menyediakan internet dengan kecepatan tinggi. Sementara untuk aplikasi, pemerintah saat ini menjadi marketplace untuk menjembatani antara start-up dan pemodal,” papar Menteri Rudiantara.

Lebih lanjut Menteri Kominfo menjelaskan upaya mengejar ketertinggalan broadband yang dilakukan Indonesia dengan banyak berkaca dari keberhasilan ekosistem DNA Korea yang sudah bermula sejak 30 tahun lalu.

Faktor lain yang patut diperhitungkan, lanjut Menkominfo, adalah keadaan ekonomi Indonesia yang stabil, bonus demografi yang sebentar lagi akan dihadapi Indonesia, serta tingginya tingkat kepercayaan investor kepada Indonesia.

“Kondisi ekonomi Indonesia stabil, tahun 2030 GDP Indonesia akan menjadi nomor lima di dunia, setara dengan ekonomi kolektif negara-negara ASEAN. Indonesia akan berada di puncak demografi di mana angka usia produktif dua kali lipat dibanding usia non-produktif. Indonesia juga berada di posisi ketiga dalam hal kepercayaan investor, setelah China dan India,” jelasnya.

Dalam diskusi panel tersebut turut hadir Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri,  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani, dan juga Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani.

Menteri Hanif Dhakiri menekankan pentingnya pengembangan keterampilan tenaga kerja dalam menghadapi gelombang industrial yang terjadi saat ini. “Pemerintah dan sektor swasta harus bekerjasama untuk pengembangan skill di Indonesia. Sejauh ini, pemerintah sudah berada di arah yang benar, bersama dengan perusahaan dari berbagai sektor untuk program peningkatan dan pengembangan skill lainnya,” tutur Hanif.

Selain itu, lanjut Menteri Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kesiapan dalam gelombang revolusi industri tersebut Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada tiga hal. "Yaitu industrial challenges, social dialogue, dan power regulation compliance," tandasnya. (VY)