KPBU, Solusi Pengelolaan Proyek Minim Risiko

Jakarta, Menkominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika  Rudiantara mendorong kementerian dan lembaga mengembangkan proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya skema tersebut mampu memastikan pengelolaan risiko secara baik dan bisa memperkecil berbagai risiko.

"Terutama dari pemerintah, kementerian dan lembaga yang punya proyek, kalau mau risikonya betul-betul di akses dengan baik, tidak usah pikir-pikir, KPBU saja, Seperti di Kominfo yang melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)," katanya dalam National Infrastructure Conference yang diselenggarakan sebagai peringatan Sewindu PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Menurut Menteri Rudiantara dari sisi infrastruktur TIK Indonesia berada dalam posisi keempat se-ASEAN. Kementerian Kominfo, menurutnya harus mengejar target untuk menghubungkan dan mengkoneksikan semua kabupaten kota di seluruh Indonesia.

"Ada 514 kabupaten kota di Indonesia harus selesai dan kita harus set objektifnya dulu dan bagaimana kita menstruktur dan mendanainya. Bagi kami, meng-KPBUkan Palapa Ring itu bukan masalah pendanaannya, karena kalau pendanaan, kami menghasilkan PNBP besar kepada pemerintah sebesar Rp21 Triliun. Sementara Rp2,5 Triliun dihemat untuk program KPU. Jadi kalau nilai proyek ini termasuk 15 tahun yaitu sebesar Rp20 Triliun, itu tidak menjadi masalah,” jelasnya.

Menteri Kominfo juga menginformasikan jadwal penyelesaian Proyek Palapa Ring yang sedang berjalan. “InsyaAllah sesuai jadwal Palapa Ring, quarter pertama Tahun 2018 untuk Paket Barat sudah selesai. Dan akan berturut–turut dengan wilayah lainnya yang pada 2019 sudah selesai,” paparnya.

Menurut Menteri Rudiantara salah satu hal yang perlu diperhatkan adalah chemistry building. Hal itu penting guna meminimalisir potensi proyek berhenti atau konflik.  

"Dari Kominfo, semua proyek–proyek besar kami KPBU-kan, karena proses–prosesnya itu. Dan kalau menurut Perpres No 54 hanya digunakan untuk studi–studi dasar. Saya ingin credible process. Saya ingin encourage bagi yang punya proyek besar di pemerintahan untuk meng-KPBU kan, karena kita akan lebih tenang dengan risikonya lebih rendah untuk dipanggil karena berdasarkan Perpres No 54," ujarnya seraya menutup pidato dengan ucapan Selamat Ulang Tahun Sewindu kepada PT. PII.

National Infrastructure Conference merupakan konferensi yang diadakan tiap tahun guna mengumpulkan stakeholders pembangunan infrastruktur baik pemerintah maupun swasta. Pertemuan itu ditujukan pula untuk meningkatkan kontribusi kerja sama dalam pembangunan sektor publik dan privat.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur PT. PLN Haryanto W.S, Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto, dan Hirmansyah S Thalib dari Kementerian Pariwisata. (Biro Humas/Sina)