Sekjen Kominfo Ungkap Strategi Kelola Internet untuk Kesejahteraan

Jenewa, Kominfo - Pembangunan internet dan pemanfaatan teknologi digitial di Indonesia tergolong unik dibandingkan dengan pembangunan di negara-negara Asia lainnya. Selain kondisi geografis, dinamika masyarakat dan persebaran penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan dan pemerataan akses internet. Padahal teknologi internet dan digital perlu dioptimasikan untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Sejumlah negara berkembang di berbagai belahan dunia masih mencari bentuk dalam pembangunan dan tata kelola internet. Pemerintah Indonesia menghadapi kondisi geografis dengan distribusi penduduk yang tidak merata," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi Cahyarini dalam Main Session Internet Governance Forum 2017 di Markas PBB, Jenewa, Senin (18/12/2017).
Sekjen Kominfo menunjukkan kepada peserta forum kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan total 17.000 pulau, dan panjang dari barat ke timur mencapai 5.106 Km, atau 1/8 dari luas bumi. "Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kawasan perkotaan dan daerah terpencil, seperti di pegunungan, hutan dan laut, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun koneksi internet dan membuatnya tetap berkualitas," katanya.
Menyikapi tantangan ini Pemerintah Indonesia membangun Palapa Ring atau konstruksi serat optik di seluruh Indonesia. "Sepanjang 36.000 km dan menghubungkan beberapa pulau besar di Indonesia untuk mencapai 440 kota atau distrik," papar Sekjen Farida.
Di perhelatan yang berlangsung dari tanggal 17 s.d. 21 Desember 2017 itu, Sekjen Kominfo menjelaskan posisi Indonesia juga berada tepat di atas ring of fire.  "Sebagai catatan, hal itu juga memungkinkan gangguan pada koneksi internet. Misalnya, pada bulan Oktober 2016, gempa berkekuatan 6,9 skala richter mengguncang pesisir Papua Nugini, tetangga Indonesia. Hal ini menyebabkan telekomunikasi dan internet di wilayah paling timur Indonesia, Jayapura, mengalami gangguan menyusul pecahnya kabel laut di wilayah tersebut," paparnya.
Tak hanya itu, Sekjen Kominfo menunjukkan kejadian bulan Desember 2016 di bagian barat Indonesia, ketika gempa berkekuatan 6,5 skala richter membuat jaringan telekomunikasi terputus karena menara BTS (base transceiver station) kehilangan pasokan listrik.
"Gangguan internet yang terjadi di Indonesia, lebih cenderung terjadi karena faktor alam. Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui skema universal service obligation (USO), sedang menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur Palapa Ring," tandas Sekjen Farida.

Tata Kelola Internet untuk Kesejahteraan
Mewakili, lintas stakheolders Indonesia sekaligus mengepalai Delegasi Republik Indonesia, Sekjen Kominfo menyatakan saat ini pemerintah  bersama sektor swasta tengah membangun tulang punggung lalu lintas Internet Indonesia. "Dinamai Indonesia Internet Exchange (IIX), program ini dikelola oleh APJII dan Indonesian Exchange Point (IXP)," jelasnya.
Berbicara mengenai tata kelola internet, Sekjen Farida menggambarkan di Indonesia terdapat undang-undang yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan atau menginstruksikan penyedia sistem elektronik. "Regulasi ini untuk menghentikan akses terhadap informasi atau konten elektronik yang tidak sah. Pengakhiran akses dilakukan berdasarkan hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE)," jelasnya.
Secara khusus Sekjen Kominfo menjelaskan pengelolaan konten dan penapisan konten negatif. "Sejumlah situs mengandung konten ilegal seperti pornografi dan ujaran kebencian merupakan data situs terbanyak yang diblokir berdasarkan laporan dari stakeholders. Namun, berdasarkan UU ITE, pemblokiran akses hanya masalah usaha di pihak hilir," paparnya.
Oleh karena itu, Sekjen Farida menjelaskan Kementerian Kominfo memberikan perhatian besar pula terhadap kebijakan dari sisi hulu. "Yakni peningkatan literasi digital masyarakat secara komperehensif dan masif. Upaya ini dilakukan dengan sinergi bersama banyak pihak dalam kerangka Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi," jelasnya.
Secara khusus, Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan penyedia platform media sosial global untuk mendorong konten positif lokal dan mengatasi penyebaran berita bohong, radikalisme dan ucapan kebencian. "Kami juga memastikan platform pertumbuhan layanan over-the-top di Indonesia berkembang menjadi lebih baik terutama untuk layanan lokal dan kepentingan nasional," jelasnya.
Sekjen Kominfo dalam Forum itu juga menjelaskan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Seperti UKM Go Digital, Gerakan Nasional 1000 Startup serta inisiatif lain bersama dengan sejumlah sektor swasta dan institusi pendidikan di Indonesia," paparnya.
Tak hanya itu, pemerataan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui beberapa inisiatif di sektor strategis seperti kesehatan, pertanian dan pendidikan.