Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Kominfo Libatkan Stakeholders

Jakarta, Kominfo - Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar diskusi dengan stakeholders Kementerian Kominfo untuk meningkatkan kualitas pengelolan dan pelayanan informasi publik. Menurut Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Noor Iza, kegiatan itu ditujukan untuk memperoleh masukan atau informasi dari stakeholders.

"Terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan dapat memberikan acuan sehingga Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo makin menguat.  Agar Kominfo bisa mendapatkan pencerahan dan acuan, sehingga PPID Kemkominfo semakin meningkat. Semoga tahun 2018 menjadi lebih baik," paparnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, di Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Noor Iza menjelaskan adanya keharusan instansi pemerintah daam meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta jaminan kepastian hukum dan keselarasan dengan stakeholders terkait. "Sehingga nantinya tercipta birokrasi yang sehat dan memerlukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki kinerja mengelola informasi publik terbilang inovatif. Ini dapat dilihat dari portal informasi yang terus mengalami perkembangan. Kita mengundang PUPR karena memiliki inovasi yang terus menerus. Tahun ini PUPR membuat portal baru, mungkin terinspirasi dari daerah. Menteri PUPR juga mendukung proses pemberitaan," terangnya.

Ucapan Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini mendapatkan respon positif dari Kementerian PUPR. Melalui Kepala Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Joko Karsono menjelaskan, Kementerian PUPR secara organisasi berbeda dengan kementerian lain.

"Sebelumnya, atasan PPID adalah menteri, namun dikarenakan kurang fleksibel maka diubah menjadi bawahan Sekjen. Tidak hanya itu, PPID di Kementerian PUPR juga ditambah dengan adanya Biro Hukum sehingga selain PPID utama, wakil PPID, proses informasi juga akan melalui biro ini untuk menghindari adanya permasalahan hukum," katanya.

Selain itu, menurut Joko, Kementerian PUPR juga telah memiliki teknologi terbaru untuk menunjang pengelolaan informasi. "Hal ini juga didukung dengan adanya situation room yang dikelola oleh Pusdatin untuk memantau proyek yang bersifat strategis. Agar tidak membebani, data yang diterima hanya data yang diperlukan oleh kementerian. Pusdatin terkait data dan informasi. PUPR juga baru teknologinya, data yang terbatas, data yang bersifat khusus karena terlalu berat untuk mengelola sekomplek PUPR. Data hanya yang bersifat strategis dan diperlukan oleh pimpinan," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Tulus Subardjono mengatakan, setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh informasi. Ini merupakan tugas yang ditekankan. Pada setiap lembaga pelayanan publik untuk selalu siap dalam memberikan informasi yang utuh, akurat dan dapat dipercaya, sesuai dengan  Undang-Undang No 14 tahun 2008.

"Undang-undang ini, juga berisi tentang keharusan lembaga negara untuk memberikan informasi publik tanpa harus menunggu permintaan dari PPID. Memberikan informasi merupakan pemenuhan asasi. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang semua untuk menerapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008," jelasnya. (ayh103)