FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
22 12-2017

1627

Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Kominfo Tahun 2018

SIARAN PERS NO. 260/HM/KOMINFO/12/2017
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No. 260/HM/KOMINFO/12/2017

TENTANG

BEASISWA S2 LUAR NEGERIKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2018

 

Jakarta, 22 Desember 2017 - Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil pemuda-pemudi terbaik tanah air untuk mengikuti Seleksi Beasiswa Pendidikan S2 Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, dan karyawan/karyawati swasta yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (dosen dan tenaga pengajar tidak diperkenankan mengikuti beasiswa ini), dengan persyaratan:

1.       Warga Negara Indonesia (WNI);

2.       Berusia maksimal 37 tahun pada tanggal 31 Desember 2018;

3.       Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;

4.       Melampirkan surat izin pejabat yang berwenang  minimal setingkat pejabat eselon II (bagi Aparatur Sipil Negara);

5.       Melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/dosen/tokoh masyarakat (bagi Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara);

6.       Telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja atau Surat Rekomendasi Perusahaan;

7.       Pelamar harus menunjukkan potensi menjadi pemimpin, pembuat keputusan, memiliki atribut personal, integritas, intelektual dan interpersonal yang mencerminkan potensi ini;

8.       Akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan;

9.       Diutamakan telah mendapatkan Unconditional Letter of Acceptance (LoA) dari salah satu perguruan tinggi yang termasuk dalam 300 universitas terbaik dunia berdasarkan QS World University Ranking dan/atau Times Higher Education (THE) tahun 2018;

10.   Lulusan Sarjana (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 (dari skala 4,0);

11.   Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550;

12.   Memiliki nilai TOEFL iBT minimal 90 atauIELTS 6.5;

13.   Masa studi maksimal 2 (dua) tahun dengan bidang studi terkait TIK, meliputi:

a.       Ekonomi terkait e-commerce, e-business, digital economy;

b.       Hukum terkait TIK (hukum siber, hukum IT, hukum telekomunikasi, dll);

c.        Media dan Komunikasi, Komunikasi Bisnis Internasional, Animasi;

d.       Kebijakan publik bidang TIK;

e.       Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Manajemen Informasi, Sistem Informasi, Telematika, Keamanan Informasi; dan

f.         Bidang studi lain yang menunjang TIK selain Master of Business Administration (MBA) dan Kedokteran.

13.   Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menanggung tuition fee dan living expenses;

14.   Beasiswa ini terbuka bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan di atas;

15.   Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://beasiswa.kominfo.go.id dari tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.

Biro Humas

 

Kementerian Kominfo

Berita Terkait

Siaran Pers No. 137/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang MIKTA Apresiasi Solusi IDE Hub untuk Tekan Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Solusi Inclusive Digital Economy (IDE) Hub yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan apresiasi dari perwakilan negara-nega Selengkapnya

Siaran Pers No. 136/HM/KOMINFO/07/2018 tentang Aplikasi Duta Suporter Indonesia, Rayakan Semangat Asian Games 2018 Secara Digital

Kementerian Kominfo didukung oleh INASGOC secara resmi meluncurkan Kompetisi dan Aplikasi Duta Suporter Indonesia di Hotel Millenium Jakarta Selengkapnya

Siaran Pers No. 135/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Fasilitasi Dukungan untuk Asian Games 2018, Kominfo Luncurkan Aplikasi Duta Suporter Indonesia

Menteri Kominfo menyatakan Asian Games 2018 ini adalah sebuah kegiatan penting untuk seluruh masyarakat Indonesia. “Kominfo melakukan bany Selengkapnya

Siaran Pers No. 134/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi yang Belum Melaksanakan Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

Berdasarkan data penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi dari 438 penyelenggara telekomuni Selengkapnya