FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
04 01-2018

6383

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

SIARAN PERS NO. 01/HM/KOMINFO/01/2018
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS No. 01/HM/KOMINFO/01/2018
Tanggal 04 Januari 2018
Tentang
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Jakarta - Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Pasal 62 ayat (4) PP PSTE mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengakuan penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

RPM ini telah disusun sejak tahun 2015 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Artajasa, Lintas Arta, Citra Sari Makmur, Multi Adi Prakarsa Manunggal (Kartuku), Peruri Digital Security, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Sandi Negara.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini yaitu: (a) tata cara pemberian pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; (b) pengoperasian fasilitas penyelenggara sertifikasi elektronik induk bagi penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk; (c) persyaratan dan prosedur bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk melakukan penerbitan, perpanjangan masa berlaku, pemblokiran, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan (d) pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib mendapat pengakuan dari Menteri. Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas 3 (tiga) status tingkatan, yaitu: (a) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar; (b) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi; dan (c) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk.

Adapun untuk acuan terminologi didefinisikan dalam ketentuan umum yakni Sistem Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, Sertifikat Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk, Pemilik Sertifikat Elektronik, Lembaga Sertifikasi Penyelenggara   Sertifikasi Elektronik, Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy), Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement), Instansi Penyelenggara Negara, Kementerian, Menteri, dan Direktur Jenderal.

RPM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas 8 (delapan) Bab dan 45 (empat puluh lima) Pasal, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I       :   Ketentuan Umum

BAB II      :   Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

BAB III     :   Tata Cara Memiliki Sertifikat Elektronik

BAB IV     :   Tim Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

BAB V       :   Sanksi

BAB VI     :   Ketentuan Lain-Lain

BAB VII    :   Ketentuan Peralihan

BAB VIII   :   Ketentuan Penutup

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (link) dari tanggal 04 s/d 18  Januari 2018.

Tanggapan dan masukkan dapat disampaikan kepada Anthonius Malau (Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Ditjen Aplikasi Informatika), email: anto013@kominfo.go.id dan Hendri Sasmita Yuda (Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan), email: hend021@kominfo.go.id  selambat-lambatnya 18 Januari 2018.

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

RPM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dapat diunduh di sini.

Berita Terkait

Siaran Pers No. 107/HM/KOMINFO/05/2019 tentang Normalisasi Fitur Platform Media Sosial dan Pesan Instan

Pada hari Sabtu (25/05/2019) Pukul 13.00 WIB, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan normalisasi pembatasan sebagian fitur p Selengkapnya

Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019 tentang Pembatasan Sebagian Fitur Platform Media Sosial dan Pesan Instan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan Pemerintah melakukan pembatasan sementara dan bertahap sebagian akses platform med Selengkapnya

Siaran Pers No. 105/HM/KOMINFO/05/2019 tentang Imbauan Tak Sebar Konten Aksi Kekerasan dan Ujaran Kebencian

Menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu, 22 Mei 2019, berupa video aksi kekerasan, kerusuhan hi Selengkapnya

Siaran Pers No. 104/HM/KOMINFO/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Terestrial Free to Air Dengan Menggunakan Frequency Modulation untuk Keperluan Khusus

Direktur Penyiaran a.n Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 9 Mei 2019 telah menandatangani Surat Edaran Mente Selengkapnya