2018, Pemerintah Harus Sudah Punya Kontrak Satelit Baru

Pemerintah Indonesia, lewat sejumlah kementerian saat ini tengah berkoordinasi untuk mencari cara guna mengamankan sejumlah slot orbit satelit di Indonesia yang operasinya akan habis pada 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno usai melakukan rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu (3/1).

Rapat tersebut juga diikuti oleh Menko Polhukam Wiranto serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Kami sedang membicarakan orbit-orbit yang memang izinnya adalah di Indonesia, ada tujuh  titik orbit satelit yang dipegang Indonesia, jadi beberapa yang tahun 2020 akan abis," kata Rini.

Dua slot satelit yang akan habis pada tahun 2020 itu terletak di 113 derajat Bujur Timur (BT) dan 146 derajat. Saat ini kedua slot masih dihuni oleh satelit Palapa D milik Indosat dan Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Masa operasi kedua satelit itu akan habis pada 2020 nanti.

Untuk itu, kata Rini, saat ini pemerintah tengah mencari cara agar slot orbit satelit tersebut tetap dimiliki oleh Indonesia dan tidak akan menganggu komunikasi serta jaringan internet di Indonesia.

"Tujuannya bagaimana untuk menjaga supaya kepentingan kita untuk internet lebih tersedia untuk semua," ujarnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan saat ini pemerintah juga tengah melakukan pengaturan terhadap orbit-orbit satelit yang ada di Indonesia.

"Dengan perubahan lingkungan, teknologi, kepentingan, kami tata lagi orbit-orbit satelit itu supaya bisa singkron ya dengan rencana pemerintah membangun ke depan," tutur Wiranto.

Di sisi lain, Wiranto berpendapat dengan masuknya era digital saat ini, membuat mau tidak mau teknologi yang dimiliki Indonesia juga harus terus berkembang.

Namun, lanjutnya, perkembangan teknologi tersebut harus menguntungkan bagi pembangunan nasional.

"Harus ada terobosan-terobosan baru yang menguntungkan pemerintah dan menguntungkan pembangunan nasional," katanya.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Manajemen Satelit Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mulyadi, menyebut pihaknya sedang berburu operator yang sanggup membeli satelit baru untuk mengisi slot orbit yang tak lama lagi akan kosong.

Meski baru akan selesai beroperasi pada 2020, pemerintah khawatir jika tak ada kepastian mereka bisa kehilangan slot orbit tersebut. 

Sebab, sesuai peraturan yang berlaku, operator satelit wajib memastikan punya kontrak pengadaan satelit baru paling lambat dua tahun sebelum masa berlakunya berakhir.

"Kami tidak ingin terancam kehilangan slot karena ada batas waktunya, kalau tidak diisi akan hilang. Jadi seharusnya 2018 itu harus punya kontrak satelit," kata Mulyadi, Senin (17/4).

Jatah slot orbit termasuk sebagai sumber daya terbatas, sehingga penting bagi sebuah negara. Apalagi, saat ini Indonesia hanya memiliki tujuh slot orbit.

Slot orbit menjadi penting karena kebutuhan komunikasi yang dibebankan ke transponder satelit terus bertambah. Makin besar kebutuhan layanan dan industri komunikasi suatu negara, makin besar pula kebutuhan transponder satelitnya. 

Sementara itu, kebutuhan transponder nasional saat ini mencapai 300 buah dan sepertiga darinya dimiliki oleh Telkom.

(eks)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180103123957-213-266377/2018-pemerintah-harus-sudah-punya-kontrak-satelit-baru