Siaran Pers No. 13/HM/KOMINFO/01/2018
Tanggal 23 Januari 2018
Tentang
Konsultasi Publik terhadap RPM Kominfo mengenai Standardisasi Infrastruktur Pusat Data
Jakarta - Bahwa untuk kebutuhan perancangan, pengawasan, pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan pusat data sehingga lebih memudahkan awal pembangunan pusat data, operasional, sampai ke tahap pengembangan pusat data, perlu diatur standardisasi infrastruktur pusat data dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Adapun hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Standardisasi Infrastruktur Pusat Data dimaksud antara lain:
1. Penyelenggara Pusat Data dalam menyelenggarakan pusat data wajib memenuhi persyaratan, yaitu:
2. Pelaksanaan audit oleh Penyelenggara Pusat Data yang dilakukan oleh Auditor Eksternal; dan
3. Sanksi bagi penyelenggara pusat data.
Masukan dari masyarakat atas hasil konsultasi publik terhadapRancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Standardisasi Infrastruktur Pusat Data dapat diemail ke siti028@kominfo.go.id, siti008@kominfo.go.id dan merr002@kominfo.go.id dari tanggal 23 Januari s.d. 2 Februari 2018.
Biro Humas
Kementerian Kominfo
Pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antarkeme Selengkapnya
Bagi dunia usaha, implementasi keamanan siber dapat memberikan perlindungan dari ancaman pencurian dan kebocoran data. Selengkapnya
Menteri Budi mendorong kolabrasi dalam mengembangkan tata kelola keamanan siber, khususnya di sektor industri. Selengkapnya
Guna menciptakan persaingan yang setara antar perusahaan penyelenggara layanan telekomunikasi, Menteri Budi Arie memastikan Starlink harus m Selengkapnya
