FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
29 01-2018

496

Aplikasi Pos Bantuan Hukum Rutan Online untuk Tahanan Miskin

Kategori Berita Pemerintahan | mth

Jakarta, Kominfo - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui unit kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sedang memper-siapkan aplikasi Pos Bantuan Hukum Rutan Online, yang akan diterapkan di Indonesia pada 2018 ini. Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo menjelaskan aplikasi tersebut bertujuan untuk perluasan jangkauan bantuan hukum.

"Tiap tahanan miskin di Rumah Tahanan akan dicarikan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terdekat melalui integrasi Aplikasi SID Bantuan Hukum (SID Bankum), yang berguna untuk membantu pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum secara online. Supaya lebih transparan dan akuntabel diintergrasikan bersama  Sistem Database Pemasyarakatan,” tuturnya, Senin (29/01/2018).

Sedangkan untuk menjangkau “Sandwich People” atau masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin. Namun juga tidak cukup kaya untuk membayar pengacara. BPHN bersama Organisasi Advokat mendorong para pengacara untuk menjalankan kewajiban Pro Bono atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.

Hal ini juga diutarakan oleh Constantinus Kristomo saat memaparkan kualitas bantuan hukum Indonesia, di salah satu forum Seminar Internasional mengenai Akses Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana: Jaminan Kualitas, Layanan Holistik dan persamaan dalam Akses, di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Cina yang digelar pada 24-25 Januari 2018 lalu.

“Kualitas bantuan hukum menjadi perhatian dari berbagai forum internasional yang membahas implementasi dari The UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems  yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada Desember 2012,” tuturnya menjelaskan.


Kristomo menambahkan, bahwa dalam seminar yang bertujuan untuk berbagi in-formasi mengenai implementasi bantuan hukum dari berbagai negara dan diskusi mengenai fitur dan struktur, yang diperlukan untuk menjamin kualitas bantuan hukum itu di tiap negara.

Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN ini memaparkan, bahwa untuk menjamin kualitas Bantuan Hukum di Indonesia. BPHN menggunakan Indeks Kinerja OBH. Yakni instrumen monitoring online yang menggunakan persepsi kepuasan klien. “Dengan metode survey ke penerima bantuan hukum tersebut,” ujarnya. (YURA)

Berita Terkait

Tegas Ingatkan Aparatur Negara untuk Jaga Integritas

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada ribuan pamong praja muda IPDN yang hari ini dilantik olehnya untuk menjaga integritas. Terlebih lag Selengkapnya

Siapkan Layanan Online Terintegrasi, Pemerintah Gelar Bimtek

Guna memastikan pelaksanaan layanan online terintegrasi berlangsung baik, pemerintah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Online Singl Selengkapnya

Jangan Saling Hujat, Gunakan Medsos untuk Hal yang Positif

Usai melakukan pendaratan perdana di Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BJIB) Kertajati, Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan Selengkapnya

Presiden Sebut Pelaporan SPT Pajak Online Mudahkan Wajib Pajak

Presiden Joko Widodo melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektr Selengkapnya