FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    31 01-2018

    2695

    Pemerintah Intervensi Percepatan Penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat

    Kategori Artikel GPR | marroli
    - (Kesehatan, Campak, Gizi Buruk, Asmat)

    Jakarta (31/01) – Pemerintah telah bekerja serius dan bergotong-royong dalam penanggulangan
    Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Sejak
    pertengahan Januari 2018, Pemerintah telah mengirim satuan tugas (Satgas) dari unsur TNI, Polri,
    dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi KLB di Kabupaten Asmat.
     
    “Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sejak pertengahan Januari telah turun tangan
    mengatasi penanganan KLB Campak dan gizi buruk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang
    Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat
    koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat.
     
    Menurut Menko PMK, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang
    terintegrasi antar kementerian, maka perlu dilakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi
    agar lebih efektif.
     
    “Untuk itu rakor hari ini akan membahas monitoring dan evaluasi intervensi
    penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh K/L terkait, serta rencana
    percepatan penanganan KLB camak dan gizi buruk disana”, jelas Menko PMK.
     
    Menko PMK juga mengungkapkan sebagaimana di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang
    dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada tanggal 23 Januari yang lalu, telah dapat diidentifikasi
    beberapa permasalahan dalam KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat. 
     
    Sedikitnya terdapat 4 aspek permasalahan, yaitu; aspek kesehatan, aspek sosial budaya, aspek infrastruktur, dan aspek tata kelola pemerintahan.
     
    “Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat, adapun aspek infrastruktur terkendala masih
    minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta SDM yang kurang,” terang Menko PMK.
     
    Atas permasalah tersebut, lanjut Menko PMK, pemerintah telah mengambil langkah-langkah baik
    jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten
    Asmat. 
    “Memang Pemerintah melalui K/L telah turun ke Asmat, namun semuanya masih bersifat
    parsial, untuk itu perlu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di
    Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi”, harap Menko PMK.
     
    Turut hadir mengikuti Rakor Tingkat Menteri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek; Menteri Sosial Idrus Marham; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi; Menteri Pemberdayaan
    Perempuan dan Anak Yohana Yambise; Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, serta perwakilan dari
    Setkab, Kemenkeu, Kemen PUPR, Bappenas, Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo,
    Kemen KP,Kemen ESDM, Kementan, TNI, Polri, dan KSP.
    ******
    Bagian Humas dan Perpustakaan,
    Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    roinfohumas@kemenkopmk.go.id
    www.kemenkopmk.go.id
    Twitter @kemenkopmk

    Berita Terkait

    Pemerintah Luncurkan Proyek Percontohan Program Satu Juta Nelayan Berbasis Teknologi Digital di Sukabumi

    Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman secara resmi meluncurkan proyek percontohan Program 1 Juta Nelayan Berdaulat di Desa Ciwaru, K Selengkapnya

    Kemenperin Telah Fasilitasi 4.275 Perjanjian Kerja Sama SMK dan Industri

    Kementerian Perindustrian terus memfasilitasi kerja sama antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Langkah strategis ini terea Selengkapnya

    Kota dan Kabupaten Wujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan

    Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membang Selengkapnya

    Kemenperin-Kemensos Latih Penyandang Disabilitas Agar Siap Kerja di Industri

    Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial sepakat melakukan kerja sama untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas agar siap Selengkapnya