FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
23 02-2018

1120

Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran FM

SIARAN PERS NO. 57/HM/KOMINFO/02/2018
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 57/HM/KOMINFO/02/2018
Tanggal 23 Februari 2018
Tentang
Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation
 

Jakarta, Kominfo – Penyediaan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat dan lintas geografi di Indonesia telah menjadi prioritas Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo menjalankan kebijakan afirmatif dalam menjamin pemerataan akses informasi ke seluruh wilayah di Indonesia, baik melalui internet, telepon, layanan pesan singkat, televisi maupun radio.

Untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat di daerah-daerah blank spot radio siaran FM (frequency modulation) dan/atau daerah-daerah yang jumlah kanal radio siaran FM-nya masih sedikit, lembaga penyiaran radio siaran FM dari sektor swasta kini memiliki peluang siaran dengan disahkannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2018 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio pada tanggal 22 Februari 2018.

Keputusan Menteri Kominfo tersebut di atas diterbitkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, yang mengatur bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)  diajukan setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Menteri.

Peluang penyelenggaraan penyiaran LPS Jasa Penyiaran Radio Siaran FM mempertimbangkan ketersediaan kanal frekuensi radio sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran FM. Selain itu, peluang penyelenggaraan ini juga memperhatikan persaingan usaha yang sehat, perlindungan investasi, daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju dan perbandingan ketersediaan layanan (supply side) dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyiaran (demand side) yang berimbang.

Perlu diperhatikan bahwa peluang penyelenggaraan ini dibuka untuk daerah-daerah Keputusan Menteri Kominfo tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran LPS Jasa Penyiaran Radio Siaran FM ini memuat sebagai berikut:

  1. Jangka Waktu Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tanggal 26 Februari 2018 s.d 30 April 2018.
  2. Waktu Penerimaan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) dari KPI tanggal 29 Juni 2018.
  3. FRB dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu diterimanya RKPP dari KPI. Dalam hal pada 1 (satu) wilayah layanan siaran, jumlah  permohonan yang telah memperoleh RKPP melebihi jumlah kanal frekuensi radio yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan seleksi.
  4. Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir di atas tidak diproses lebih lanjut.

Masyarakat yang berminat mendirikan LPS Jasa Penyiaran Radio Siaran FM dapat mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran melalui KPID setempat dalam periode 26 Februari30 April 2018 melalui situs web https://e-penyiaran.kominfo.go.id, dan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diingat, permohonan izin dari Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran FM untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dikecualikan dari ketentuan peluang penyelenggaraan siaran ini. Ya, Daerah 3T Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Untuk Keperluan Radio Siaran FM ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 23 Februari 2018.

Lampiran:

  1. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tanggal 22 Februari 2018 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 23 Februari 2018 tentang  Penetapan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Untuk Keperluan Radio Siaran Frequency Modulation.      

 

 
BIRO HUMAS
KEMENTERIAN KOMINFO

Berita Terkait

Siaran Pers No. 140/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Promosikan Asian Games 2018, Kominfo Gelar Pesta Rakyat dan Kompetisi Konten Kreatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar berbagai event untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Asian Games 2018, m Selengkapnya

Siaran Pers No. 139/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Kunjungi Media, Menko Luhut dan Menteri Rudiantara Pastikan Kesiapan Pertemuan IMF-WBG

Tiga bulan menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Group Bank Dunia (IMF-WBG) di Bali, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pand Selengkapnya

Siaran Pers No. 138/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Hubungkan Tanah Papua, Targetkan Indonesia Merdeka Internet 2019

"Sesuai dengan agenda Pemerintahan Pak Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Kominfo dan BAKTI menyediakan akses untuk seluruh masyarakat Indonesia Selengkapnya

Siaran Pers No. 137/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang MIKTA Apresiasi Solusi IDE Hub untuk Tekan Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Solusi Inclusive Digital Economy (IDE) Hub yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan apresiasi dari perwakilan negara-nega Selengkapnya