FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
06 03-2018

922

Penyelenggara Pos yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Pertama dan Sanksi Teguran Melalui Website Pertama

SIARAN PERS NO. 67/HM/KOMINFO/03/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 67/HM/KOMINFO/03/2018
Tanggal 06 Maret 2018
tentang
Penyelenggara Pos yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Pertama dan Sanksi Teguran Melalui Website Pertama

Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bahwa sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat atau website; dan ayat 3 bahwa sanksi teguran tertulis yang disampaikan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk teguran pertama dan teguran kedua, selanjutnya pada  ayat 4 sanksi teguran yang disampaikan melalui website sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan teguran ketiga.

Melalui siaran pers ini, Kementerian Kominfo mempublikasikan Sanksi Teguran Tertulis melalui Website Pertama terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester II Tahun 2017.

Penyelenggara pos sebagaimana dimaksud telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pos, sebagai berikut:

  1. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
  2. Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

Penyelenggara pos dimaksud diberikan jangka waktu s.d. tanggal 06 April 2018 untuk segera menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester II Tahun 2017 kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Graha PPI Lt. 4, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax. 021 – 34832531, 34832532 atau melalui surat elektronik ke alamat monevpos.ppi@mail.kominfo.go.id

Biro Humas
Kementerian Kominfo

Berita Terkait

Siaran Pers No. 281/HM/KOMINFO/10/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 280/HM/KOMINFO/10/2018 tentang Penyelenggara Pos yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Ketiga dan Sanksi Teguran Melalui Website Ketiga

Kementerian Kominfo melakukan publikasi Sanksi Teguran Tertulis ketiga melalui Website terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) ya Selengkapnya

Siaran Pers No. 279/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Buka Keran Investasi Lewat NextIcorn Digital Paradise Weekend

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Konvensi Internasional Next Indonesia Unicorn (NextIcorn): Digital Paradises Weekend. Platf Selengkapnya

Siaran Pers No. 278/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Promosikan Upaya Menutup Kesenjangan dengan Inisiatif Ekonomi Digital

Ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 dimanfaatkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mempromosikan upaya menutup kesen Selengkapnya