Presiden Minta Semua Pihak Siap Terapkan Online Single Submission

Bogor, Kominfo -  Penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) akan memangkas banyak mata rantai birokrasi dan akan menjadikan seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah menjadi sebuah kesatuan.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang percepatan pelaksanaan Online Single Submission (OSS) di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/04/2018).

“Ini adalah sebuah reformasi, dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, yang terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi,” kata Presiden dalam sambutan pengantarnya.

Presiden menekankan pentingnya kesiapan baik dari sisi teknologi yang ramah pengguna, maupun faktor sumber daya manusia (SDM), penyederhanaan proses perizinan, juga kesiapan di daerah guna kelancaran sistem perizinan tersebut.

“Karena ini reformasi yang berbasis teknologi digital, saya minta sistemnya betul-betul jalan dan langsung bisa digunakan dan ramah bagi penggunanya,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan faktor SDM juga penting untuk menunjang sistem perizinan yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan itu.

“Ini juga menyangkut peningkatan kapasitas SDM kita agar lebih tanggap, lebih responsif dan terkait dengan kultur, birokrasi kita. Kita ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat, dan mau untuk melepaskan ego sektoralnya masing-masing,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga terus mendorong pentingnya penyederhanaan proses perizinan, terutama regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mengimbangi kecepatan proses yang dibangun melalui online single submission.

“Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan. Kita (tidak) usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap, ya harus kita paksa agar mereka siap melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden,” tegas Presiden.

Terakhir, Presiden juga meminta satuan tugas pendukung OSS terus mengawal jalannya proses perizinan dari awal hingga akhir, sehingga penerapan OSS dapat berjalan lancar dan efektif.

“Sehingga betul-betul ini adalah sebuah reformasi dalam rangka iklim kemudahan berusaha yang ada di negara kita,” pungkas Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa di belakang penerapan sistem ini ada manusia, ada faktor SDM (Sumber Daya Manusia), yang di situ ada kultur.

Oleh karena itu, Presiden meminta reform ini menyangkut kapasitas SDM kita agar lebih tanggap, lebih responsive.

Sementara terkait dengan kultur birokrasi, Presiden menegaskan, pemerintah ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat, dan mau untuk melepaskan ego sektoralnya masing-masing.

Presiden juga menegaskan, bahwa reform itu tidak hanya soal penerapan sistem online-nya dalam perizinan yang terintegrasi, tetapi juga terkait dengan penyederhanaan proses yang melibatkan semua Kementerian dan juga daerah, agar sesuai dengan kecepatan bisnis proses yang dibangun dalam online single submission ini.

“Saya sudah berkali-kali mengingatkan soal regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di Kementerian, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota. Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya dan disederhanakan,” pinta Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ristekdikti M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Sumber: Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden dan Setkab